Berita Terbaru Pemerintahan Hari Ini

Puskapol UI: Susi Pudjiastuti Layak Jadi Cawapres 2024

Menurut Puskapol UI, kelayakan tersebut dikarenakan Susi memiliki pandangan kritis terhadap perkembangan negara. Sekalipun, sudah tidak lagi menjabat sebagai menteri.

Pengamat: Korban Jalan Rusak Bisa Ajukan Tuntutan

Dalam hal ini, masyarakat bisa menuntut pemerintah atau penyelenggara jalan, jika mengalami kecelakaan akibat jalan rusak. Mengingat, ada aturan mengenai kewajiban memperbaiki jalan.

Sisa Anggaran Pemilu 2022 belum Cair, KPU Kirim Surat ke Kemenkeu

Dari anggaran sebesar Rp8,06 triliun, pemerintah baru mengucurkan Rp2,4 triliun, atau kurang Rp5,6 triliun. Tambahan anggaran diperlukan untuk penyelenggaraan tahapan pemilu.

IKN Nusantara akan Dilengkapi Bandara VVIP

Kementerian ATR/BPN bersama Bappenas pun melakukan survei lapangan untuk pembangunan bandara VVIP di kawasan IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Sydney Dikepung Banjir, Ribuan Warga Dievakuasi

Sejumlah pusat evakuasi telah dibuka di beberapa titik di wilayah Sydney. Warga pun diminta lebih waspada dan membatalkan rencana liburan.

Risiko Global Meningkat, APBN Diarahkan Jaga Daya Beli Masyarakat

Pemerintah melalui instrumen APBN, berhasil meredam tingginya tekanan inflasi global, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan pemulihan ekonomi berlanjut.

PDIP belum Tentukan Pengganti Tjahjo Kumolo

PDIP menyatakan masih dalam suasa berduka, sehingga belum memikirkan nama calon pengganti Tjahjo Kumolo sebagai Menteri PAN-RB.

Gubernur DIY Minta ASN tidak Ingkari Komitmen Antikorupsi

Sri Sultan HB X juga menyatakan tidak akan menghalangi penyidik KPK, jika terdapat oknum yang melakukan praktik korupsi di lingkungan Pemprov DIY.

Rapat Paripurna Sahkan RUU KIA Sebagai Inisiatif DPR

Selanjutnya, DPR akan menunggu Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU KIA dari pemerintah. DIM tersebut akan dibahas bersama-sama dengan alat kelengkapan dewan.

Bentuk 3 Provinsi Baru di Papua, Pemerintah Jangan Lupakan Warga Lokal

Dikhawatirkan, pembangunan tiga provinsi baru di wilayah Papua malah didominasi pendatang. Alhasil, terjadi ketimpangan kesejahteraan dengan warga lokal Papua.

Semarang Mau Hidupkan Kembali Transportasi Trem

Pemkot Semarang siap belajar dengan otoritas Sofia di Bulgaria. Sebab, kota tersebut berhasil mengembangkan transportasi berbasis rel trem.

DPR: Sulit Tiba-tiba Menambah Kuota Haji untuk Indonesia

Alhasil, DPR tidak bisa membahas lebih lanjut soal kabar penambahan 10.000 kuota haji dari otoritas Arab Saudi. Sebab, tidak ada landasan dalam sistem E-hajj. 

Pembelian Minyak Goreng dengan PeduliLindungi Dinilai Menyusahkan

Menurut seorang konsumen, sebaiknya pemerintah fokus menstabilkan harga sejumlah bahan pokok, ketimbang membuat kebijakan baru yang menyusahkan rakyat.

Fitch Pertahankan Sovereign Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

Keputusan tersebut mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah yang baik. Serta, rasio utang pemerintah terhadap PDB relatif rendah.

Menkeu: Butuh Anggaran Besar untuk Capai Target NDC

Hingga 2030, Indonesia setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp3.461,31 triliun untuk mencapai target pengurangan emisi CO2, dengan 29% bersumber dari upaya sendiri.

Menteri LHK: RI Berperan Aktif dalam Agenda Pengendalian Perubahan Iklim

Komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC), yang mencakup target penurunan emisi gas rumah kaca.

Pemkab Garut Siapkan Kompensasi Peternak yang Terdampak PMK

Hingga saat ini, terdapat 3.425 ekor ternak bergejala PMK, yang tersebar di 21 kecamatan wilayah Garut. Pemkab terus melakukan pendataan terhadap kasus PMK.

Moeldoko: Pengamanan Laut di Selat Malaka dan Natuna Harus Terintegrasi

Menurutnya, skema pengamanan wilayah perairan belum optimal, karena dilakukan secara parsial. Selain itu, pelaksanaan operasi laut dan patroli bersifat sektoral dan berbasis isu. 

Ada Wilayah Surplus Jagung, Namun Distribusi Terkendala

Seperti hasil pantauan Badan Pangan Nasional di wilayah Nusa Tenggara Barat, yang mengalami surplus panen jagung, namun distribusi ke sejumlah daerah terkendala.

Temui Moeldoko, Petani Sawit Keluhkan Harga TBS yang Masih Anjlok

Menurut Apkasindo, penyebab anjloknya harga TBS karena besarnya pajak ekspor. Seperti, bea keluar, domestic market obligation (DMO), hingga pungutan ekspor BPDPKS.

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia