Berita Terbaru Pemerintahan Hari Ini

Joe Biden Coret Afghanistan dari Daftar Sekutu AS

Sejauh ini, belum diketahui alasan Biden untuk menghilangkan Afghanistan dari daftar sekutu AS non-NATO. Afghanistan jatuh ke tangan kelompok Taliban sejak 2021 lalu.

Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Faktor Independensi Pilih Pj Kepala Daerah

Guspardi Gaus menyarankan pemerintah dalam memilih penjabat (Pj) kepala daerah, selain mempertimbangkan kapabilitas dan kualitas, juga harus memperhatikan faktor independensi.

BPJS Watch: Tak Perlu Ada Kenaikan Iuran

Pemerintah masih memiliki aset bersih sebanyak Rp38 triliun yang dapat digunakan untuk membiayai JKN ke rumah sakit selama lima bulan ke depan.

Jelang Haji Akbar, Ini Imbauan untuk Jemaah Indonesia

Seperti, jemaah haji perlu memperhatikan jadwal pergerakan ke Arafah. Hal ini penting agar seluruh jemaah dapat sampai di Arafah sesuai jadwal yang ditentukan.

Peningkatan Struktur Jalan di Nias Ditargetkan Selesai Tahun Depan

Hal itu ditekankan Presiden Jokowi saat meninjau proyek infrastruktur di Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Peningkatan struktur jalan akan menyempurnakan konektivitas.

KSP: Pemilihan Calon Penjabat Gubernur Aceh Sesuai Ketentuan

KSP juga memastikan bahwa Achmad Marzuki sudah tidak lagi berstatus sebagai prajurit TNI aktif, karena telah memutuskan pensiun dini.

Ada Kasus Penipuan di Haji Mujamalah, Kemenag tidak Bertanggung Jawab

Indonesia sudah memiliki mekanisme khusus terkait penyelenggaraan haji yang resmi. Serta, dapat menjamin keselamatan dan pelayanan jemaah, yakni melalui PIHK.

Vaksin Booster untuk Syarat Mobilitas Berlaku Dua Minggu Lagi

Keputusan itu berdasarkan hasil rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Nantinya, kebijakan anyar diturunkan melalui peraturan satgas dan aturan turunan lainnya.

Puskapol UI: Susi Pudjiastuti Layak Jadi Cawapres 2024

Menurut Puskapol UI, kelayakan tersebut dikarenakan Susi memiliki pandangan kritis terhadap perkembangan negara. Sekalipun, sudah tidak lagi menjabat sebagai menteri.

Pengamat: Korban Jalan Rusak Bisa Ajukan Tuntutan

Dalam hal ini, masyarakat bisa menuntut pemerintah atau penyelenggara jalan, jika mengalami kecelakaan akibat jalan rusak. Mengingat, ada aturan mengenai kewajiban memperbaiki jalan.

Sisa Anggaran Pemilu 2022 belum Cair, KPU Kirim Surat ke Kemenkeu

Dari anggaran sebesar Rp8,06 triliun, pemerintah baru mengucurkan Rp2,4 triliun, atau kurang Rp5,6 triliun. Tambahan anggaran diperlukan untuk penyelenggaraan tahapan pemilu.

IKN Nusantara akan Dilengkapi Bandara VVIP

Kementerian ATR/BPN bersama Bappenas pun melakukan survei lapangan untuk pembangunan bandara VVIP di kawasan IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Sydney Dikepung Banjir, Ribuan Warga Dievakuasi

Sejumlah pusat evakuasi telah dibuka di beberapa titik di wilayah Sydney. Warga pun diminta lebih waspada dan membatalkan rencana liburan.

Risiko Global Meningkat, APBN Diarahkan Jaga Daya Beli Masyarakat

Pemerintah melalui instrumen APBN, berhasil meredam tingginya tekanan inflasi global, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan pemulihan ekonomi berlanjut.

PDIP belum Tentukan Pengganti Tjahjo Kumolo

PDIP menyatakan masih dalam suasa berduka, sehingga belum memikirkan nama calon pengganti Tjahjo Kumolo sebagai Menteri PAN-RB.

Gubernur DIY Minta ASN tidak Ingkari Komitmen Antikorupsi

Sri Sultan HB X juga menyatakan tidak akan menghalangi penyidik KPK, jika terdapat oknum yang melakukan praktik korupsi di lingkungan Pemprov DIY.

Rapat Paripurna Sahkan RUU KIA Sebagai Inisiatif DPR

Selanjutnya, DPR akan menunggu Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU KIA dari pemerintah. DIM tersebut akan dibahas bersama-sama dengan alat kelengkapan dewan.

Bentuk 3 Provinsi Baru di Papua, Pemerintah Jangan Lupakan Warga Lokal

Dikhawatirkan, pembangunan tiga provinsi baru di wilayah Papua malah didominasi pendatang. Alhasil, terjadi ketimpangan kesejahteraan dengan warga lokal Papua.

Semarang Mau Hidupkan Kembali Transportasi Trem

Pemkot Semarang siap belajar dengan otoritas Sofia di Bulgaria. Sebab, kota tersebut berhasil mengembangkan transportasi berbasis rel trem.

DPR: Sulit Tiba-tiba Menambah Kuota Haji untuk Indonesia

Alhasil, DPR tidak bisa membahas lebih lanjut soal kabar penambahan 10.000 kuota haji dari otoritas Arab Saudi. Sebab, tidak ada landasan dalam sistem E-hajj. 

Menulis: Fondasi Pendidikan

Memaknai Pentingnya Tes Kemampuan Akademik

Manusia Rohani

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia