Headline
Surya Paloh menegaskan hak istimewa parpol harus diiringi dengan tanggung jawab.
Surya Paloh menegaskan hak istimewa parpol harus diiringi dengan tanggung jawab.
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta para aparatur sipil negara (ASN) tidak mengkhianati komitmen antikorupsi.
Hal itu sesuai dengan pakta integritas yang telah ditandatangani para abdi negara. "ASN sudah bersumpah (tidak korupsi), juga pada waktu diangkat. Jadi, itu jangan dikhianati," tegas Sultan di Yogyakarta, Kamis (30/6).
Baca juga: KPK Panggil Gamawan Fauzi Terkait Kasus KTP-E
Menurut Sri Sultan, jika ASN berkhianat kemudian berhadapan dengan ranah hukum, mereka harus menanggung konsekuensi sendiri. Pihaknya memastikan tidak akan memberikan keringanan maupun dukungan kepada oknum ASN yang terbukti korupsi.
"Saya tidak akan melakukan apapun untuk membantu (ASN yang korupsi)," imbuhnya.
Sri Sultan juga menyatakan tidak akan menghalangi penyidik KPK untuk melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, apabila terdapat oknum yang melakukan praktik korupsi di lingkungan Pemprov DIY.
Baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya Ingatkan Tiga Hal Terkait Antikorupsi
"Saya sebagai gubernur memang punya tugas untuk membina ASN. Tetapi, kalau (mereka) menyalahgunakan dan melakukan tindak pidana yang melanggar hukum, itu konsekuensi untuk bertanggung jawab," tegas Sri Sultan.
Menurutnya, korupsi memberikan ancaman besar bagi warga negara, karena hanya menguntungkan oknum tertentu dan merugikan rakyat. Selain bersifat sistemik, masif dan terstruktur, korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang setara dengan terorisme.(Ant/OL-11)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi kampanye antikorupsi serentak melalui program pariwara antikorupasi 2025.
Sinergi lintas organisasi penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Menurunnya skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan menjadi tanda bahwa sistem tata kelola dan ekosistem pendidikan di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai anti korupsi.
Selama dua hari yakni 18-18 Mareet 2025, lapangan Adhyaksa Kompleks Gedung Kejaksaan Agung dipenuhi warna, garis, dan pesan-pesan, dalam bentuk mural tentang kejujuran serta integritas.
PARA mama-mama atau perempuan Papua diharapkan dapat menjadi garda terdepan untuk mengentaskan korupsi di Bumi Cenderawasih.
PEREMPUAN Mimika diharapkan dapat menjadi penggerak dalam menciptakan, membentuk, mengembangkan serta merawat budaya dan ekosistem antikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved