Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta para aparatur sipil negara (ASN) tidak mengkhianati komitmen antikorupsi.
Hal itu sesuai dengan pakta integritas yang telah ditandatangani para abdi negara. "ASN sudah bersumpah (tidak korupsi), juga pada waktu diangkat. Jadi, itu jangan dikhianati," tegas Sultan di Yogyakarta, Kamis (30/6).
Baca juga: KPK Panggil Gamawan Fauzi Terkait Kasus KTP-E
Menurut Sri Sultan, jika ASN berkhianat kemudian berhadapan dengan ranah hukum, mereka harus menanggung konsekuensi sendiri. Pihaknya memastikan tidak akan memberikan keringanan maupun dukungan kepada oknum ASN yang terbukti korupsi.
"Saya tidak akan melakukan apapun untuk membantu (ASN yang korupsi)," imbuhnya.
Sri Sultan juga menyatakan tidak akan menghalangi penyidik KPK untuk melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, apabila terdapat oknum yang melakukan praktik korupsi di lingkungan Pemprov DIY.
Baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya Ingatkan Tiga Hal Terkait Antikorupsi
"Saya sebagai gubernur memang punya tugas untuk membina ASN. Tetapi, kalau (mereka) menyalahgunakan dan melakukan tindak pidana yang melanggar hukum, itu konsekuensi untuk bertanggung jawab," tegas Sri Sultan.
Menurutnya, korupsi memberikan ancaman besar bagi warga negara, karena hanya menguntungkan oknum tertentu dan merugikan rakyat. Selain bersifat sistemik, masif dan terstruktur, korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang setara dengan terorisme.(Ant/OL-11)
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi kampanye antikorupsi serentak melalui program pariwara antikorupasi 2025.
Sinergi lintas organisasi penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Menurunnya skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan menjadi tanda bahwa sistem tata kelola dan ekosistem pendidikan di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai anti korupsi.
Selama dua hari yakni 18-18 Mareet 2025, lapangan Adhyaksa Kompleks Gedung Kejaksaan Agung dipenuhi warna, garis, dan pesan-pesan, dalam bentuk mural tentang kejujuran serta integritas.
PARA mama-mama atau perempuan Papua diharapkan dapat menjadi garda terdepan untuk mengentaskan korupsi di Bumi Cenderawasih.
PEREMPUAN Mimika diharapkan dapat menjadi penggerak dalam menciptakan, membentuk, mengembangkan serta merawat budaya dan ekosistem antikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved