Berita Terbaru Pemerintahan Hari Ini

Pemerintah Yakin Penyaluran KUR Tahun Ini Capai Target

Hingga saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat penyaluran KUR sudah mencapai Rp186,9 triliun, atau sekitar 50% dari target.

Satpol PP Kembali Tertibkan Pedagang di Kawasan Pantai Padang

Pasalnya, sejumlah pedagang kaki lima sudah tidak mematuhi aturan dan kesepakatan dengan pemerintah. Satpol PP Kota Padang pun berupaya melakukan penertiban.

Kemenkeu: Seharusnya KPU tak Alami Masalah Anggaran Pemilu

Kendati demikian, Kemenkeu mengakui bahwa pihak KPU telah menyampaikan perlu adanya tambahan anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

PAN Anggap Wajar Teguran Presiden ke Mendag Zulhas

PAN juga memastikan bahwa Mendag Zulkifli Hasan tidak menyalahgunakan kekuasaan dan fokus pada tugas yang diamanatkan Kepala Negara.

Aturan BBM Subsidi Direvisi, BPH Migas: Agar Tepat Sasaran

Revisi memuat aturan teknis terbaru terkait ketentuan masyarakat yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Gubernur Edy: Kasus Sengketa Lahan Terbesar Ada di Wilayah Sumut

Pada Senin (11/7) ini, Presiden Jokowi secara khusus mengundang Gubernur Sumut dalam rapat terbatas di Istana Negara terkait konflik lahan di wilayah tersebut.

Pengamat: Zulkifli Hasan tak Cakap dalam Memposisikan Peran

Kecakapan dalam memposisikan peran, seharusnya sudah dimiliki Zulhas, sapaan akrabnya, yang juga memiliki peran politik atau jabatan di partai politik.

Pemerintah Mulai Bangun Kavling di IKN Nusantara

Kavling yang dibangun di kawasan IKN Nusantara untuk sejumlah gedung pemerintahan. Saat ini, pemerintah tengah melakukan lelang yang diikuti kontraktor dalam negeri.

Korupsi Lahan Sawit di Riau, Kejagung Periksa Mantan Kadis Perkebunan

Pemeriksaan HZ sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penguasaan lahan negara untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektare.

Boris Johnson Awali Kariernya Sebagai Jurnalis

Di tengah polemik pengunduran dirinya dari jabatan PM Inggris, Boris Johnson ternyata mengawali kariernya di dunia jurnalistik, yakni sebagai koresponden di The Times.

Soal Data Audit Sawit, Luhut: Jangan Berani Bermain Kotor

Pemerintah pusat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit terhadap tata kelola industri kelapa sawit, serta perbaikan yang dibutuhkan.

Presiden: Semoga APBN Kuat Menopang Lonjakan Subsidi Energi

Kepala Negara memahami bahwa tidak ada yang ingin subsidi energi dicabut, khususnya Pertalite dan LPG 3 kg. Namun, masyarakat harus menyadari bahwa harga energi global sudah meningkat tajam.

Joe Biden Coret Afghanistan dari Daftar Sekutu AS

Sejauh ini, belum diketahui alasan Biden untuk menghilangkan Afghanistan dari daftar sekutu AS non-NATO. Afghanistan jatuh ke tangan kelompok Taliban sejak 2021 lalu.

Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Faktor Independensi Pilih Pj Kepala Daerah

Guspardi Gaus menyarankan pemerintah dalam memilih penjabat (Pj) kepala daerah, selain mempertimbangkan kapabilitas dan kualitas, juga harus memperhatikan faktor independensi.

BPJS Watch: Tak Perlu Ada Kenaikan Iuran

Pemerintah masih memiliki aset bersih sebanyak Rp38 triliun yang dapat digunakan untuk membiayai JKN ke rumah sakit selama lima bulan ke depan.

Jelang Haji Akbar, Ini Imbauan untuk Jemaah Indonesia

Seperti, jemaah haji perlu memperhatikan jadwal pergerakan ke Arafah. Hal ini penting agar seluruh jemaah dapat sampai di Arafah sesuai jadwal yang ditentukan.

Peningkatan Struktur Jalan di Nias Ditargetkan Selesai Tahun Depan

Hal itu ditekankan Presiden Jokowi saat meninjau proyek infrastruktur di Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Peningkatan struktur jalan akan menyempurnakan konektivitas.

KSP: Pemilihan Calon Penjabat Gubernur Aceh Sesuai Ketentuan

KSP juga memastikan bahwa Achmad Marzuki sudah tidak lagi berstatus sebagai prajurit TNI aktif, karena telah memutuskan pensiun dini.

Ada Kasus Penipuan di Haji Mujamalah, Kemenag tidak Bertanggung Jawab

Indonesia sudah memiliki mekanisme khusus terkait penyelenggaraan haji yang resmi. Serta, dapat menjamin keselamatan dan pelayanan jemaah, yakni melalui PIHK.

Vaksin Booster untuk Syarat Mobilitas Berlaku Dua Minggu Lagi

Keputusan itu berdasarkan hasil rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Nantinya, kebijakan anyar diturunkan melalui peraturan satgas dan aturan turunan lainnya.

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia