PENGAMAT politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai Zulkifli Hasan seharusnya jelas dalam menempatkan posisi sebagai Ketua Umum PAN dan Menteri Perdagangan saat hadir di tengah publik.
Sebab, hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. "Sebetulnya tidak ada persoalan, kalau kehadiran dia sebagai ketum partai. Tapi, jadi persoalan kalau yang dilakukan atas nama pejabat publik. Itu tidak etis, bahkan penyalahgunaan wewenang," ujarnya, Senin (11/7).
Baca juga: Menghindari Wartawan, Edy Rahmayadi Salah Naik Mobil
Kecakapan dalam memposisikan peran, lanjut Dedi, semestinya sudah dimiliki Zulhas, sapaan akrabnya, atau penjabat publik lainnya. Dalam hal ini, yang juga memiliki peran politik atau jabatan partai politik.
"Penting mengonfirmasi kedudukannya kepada publik dan minta maaf kepada Presiden. Saya nilai dia (Zulhas) berlebihan dalam posisinya, mana sebagai politisi dan penjabat publik," imbuh Dedi.
Dia menekankan bahwa tindakan Zulhas tidak boleh terulang di kemudian hari. Sebab, Presiden Jokowi pernah menegaskan dan berjanji pemerintahannya terbuka, ketika memilih menteri yang juga menjabat ketua umum partai politik.
Baca juga: Mendag: Minyak Goreng Curah akan Masuk Ritel dan Supermarket
"Saya pikir sekarang (Zulhas) cukup dengan menyadari. Tapi kalau itu terulang, dia harus mengundurkan diri, karena kepercayaan publik kepada pemerintah bisa turun. Teguran presiden diperlukan, karena sudah menegaskan tidak ada kepentingan pribadi di atas kepentingan umum," tuturnya.
Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan diketahui melakukan kampanye politik untuk publik, yang hadir memilih putrinya dalam Pilkada 2024.(OL-11)
