Berita Terbaru Pemerintahan Hari Ini

RUU Cipta Kerja Picu Polemik, DPR Minta Penjelasan Pemerintah

Pasal 170 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. DPR segera memanggil pemerintah untuk meminta penjelasan.

Wapres: Ribuan Tambang Ilegal Harus Segera Ditutup

Pemerintah segera menutup operasionalisasi 8.643 tambang ilegal (PETI) di seluruh Indonesia. Menyusul berbagai kerusakan lahan pascatambang, yang menyebabkan bencana alam.

Proses Legislasi Cipta Kerja agar Lebih Terbuka

Tanpa pelibatan publik, RUU Cipta Kerja akan terus menuai masalah. Pemerintah dan DPR harus lebih membuka diri menerima masukan.

Sektor Industri Bakal Dapat Diskon Tarif Listrik

Ketentuan harga listrik untuk industri sudah diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Pemerintah berencana memberikan diskon tarif listrik bagi sektor industri.

Digitalisasi Transfer Dana Daerah Cegah Kebocoran

Upaya pemerintah pusat dalam mendigitalisasi dana daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP), diyakini dapat meminimalisasi kebocoran dana daerah.

Mantan Petinggi GAM Minta Pemerintah Tuntaskan Janji

Mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) meminta pemerintah melunasi janji yang tertuang dalam Perjanjian Helsinki, sebagai proses perdamaian pada 15 tahun lalu.

Sektor Pariwisata Lesu, Pemerintah Gelontorkan Insentif

Kinerja sektor pariwisata nasional terdampak wabah virus korona, akibat penurunan arus wisatawan Tiongkok ke Indonesia. Pemerintah memberikan insentif bagi maskapai penerbangan.

Jokowi Minta 689 Eks IS asal Indonesia Diidentifikasi

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memulangkan 689 orang eks kombatan Negara Islam (IS) asal Indonesia. Namun, pemerintah tetap melakukan identifikasi data.

Pemerintah Waspadai Kepulangan Eks IS Lewat Jalur Tikus

Pemerintah mengantisipasi potensi masuknya mantan anggota Negara Islam kembali ke Tanah Air melalui jalur gelap. Eks kombatan teroris asing (FTF) yang pulang secara ilegal akan ditangkap.

Pemerintah Segera Gencarkan Sosialisasi RUU Omnibus Law

Pemerintah akhirnya resmi menyerahkan draf Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR RI. Setelahnya, pemerintah menggencarkan sosialisasi di seluruh wilayah.

Pemerintah Verifikasi Status Anggota IS Eks WNI

Pemerintah melakukan verifikasi status kewarganegaraan mantan anggota Negara Islam (IS) asal Indonesia. Pendataan terus dilakukan untuk menentukan status eks WNI tersebut.

Pejabat Kemensos Naziarto, Jabat Sekda Babel

Analis pengelolaan BMN Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial (Kemensos), Naziarto diproyeksikan akan menjabat sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Bangka Belitung (Babel)

DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasi Omnibus Law

DPR RI meminta pemerintah gencar melakukan sosialisasi Omnibus Law kepada masyarakat. Dengan begitu, proses legalisasi bisa berjalan baik dan tidak menimbulkan asumsi negatif.

DPR Masih Tunggu RUU Omnibus Law

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih menunggu Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law. Pemerintah diharapkan segera menyerahkan draf tersebut.

Kajian Eks Kombatan IS Dilengkapi Analisis Riwayat Hidup

Pemerintah tengah mengkaji 600 kombatan eks Negara Islam (IS) di Suriah dengan melakukan profiling atau analisis riwayat hidup. Hasilnya menjadi landasan keputusan Presiden Jokowi.

Pemprov Sumut Dorong Pengembangan Kuala Tanjung

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara meyakini Kuala Tanjung mampu berkontribusi signifikan bagi ekonomi nasional, termasuk daerah sekitar.

Pencegahan Karhutla Tidak Perlu Tunggu Kemarau

Pemerintah terus berupaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Tanpa perlu menunggu musim kemarau tiba.

Natuna Jadi Tempat Observasi WNI, Bupati Harapkan Kompensasi

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, meminta kompensasi terhadap pemerintah. Pasalnya, Natuna dijadikan lokasi observasi WNI yang baru pulang dari Tiongkok, menyusul penyebaran virus korona.

Sukseskan PON, Pusat dan Daerah Harus Bersinergi

DPR meminta pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi bersinergi untuk mensukseskan Pekan Olahraga Nasioanal (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua.

Pemerintah Kaji Dampak Penyebaran Virus Korona

Pemerintah tengah mengkaji dampak penyebaran virus korona. Tak dapat dipungkiri, isu virus yang berasal dari Tiongkok ini mengguncang ekonomi domestik, khususnya di sektor pariwisata.

Kemenlu dan Kembalinya Dplomasi Ekonomi

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia