Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) meminta pemerintah melunasi janji yang tertuang dalam Perjanjian Helsinki. Kesepakatan itu merupakan bagian dari proses perdamaian 15 tahun silam.
Mantan Perdana Menteri GAM, Malik Mahmoud, mengungkapkan beberapa janji yang belum dituntaskan adalah persoalan tanah dan investasi. Seperti diketahui, eks kombatan GAM dijanjikan lahan pertanian untuk kegiatan ekonomi, sekaligus upaya reintegrasi di tengah masyarakat.
Selain lahan, iklim investasi yang kurang kondusif juga menjadi satu persoalan tambahan. Malik menyebut ada pandangan regulasi yang tidak sejalan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga menimbulkan masalah perekonomian.
Semua aspirasi disampaikan langsung para mantan petinggi GAM kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. "Kami beri masukan itu kepada beliau. Perdamaian di Aceh sudah berlalu 15 tahun, tetapi ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap pemerintah bisa selesaikan semua," tutur Malik seusai bertemu Kepala Negara.
Baca juga: MoU Helsinki Tinggalkan Masalah Teknis
Dia pun mengaku mendapat respons positif. "Responsnya bagus. Saya dengar tadi akan diinstruksikan supaya kita pelajari. Nanti kita akan duduk bersama, mungkin setiap tiga bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan," pungkasnya.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, yang turut hadir dalam pertemuan, mengungkapkan Presiden Jokowi telah meminta Kantor Staf Presiden untuk menyelesaikan berbagai isu dalam waktu tiga bulan.
Dia mengklaim pemerintah telah memiliki formula yang tepat sebagai solusi persoalan di Aceh. "Kami akan bekerja intensif dengan tim dari Aceh," ucap Moeldoko.
Terkait tidak adanya perubahan signifikan pada ekonomi Aceh, dia menilai hal itu terjadi akibat persepsi negatif yang terbangun di kalangan investor. Padahal, lanjut dia, situasi di Aceh dipastikan sudah aman.
"Karena ini masalah persepsi, ada beberapa hal yang perlu dilihat seperti undang-undang. Undang-Undang lokalnya bagaimana, nanti dipikirkan kembali," tandas Moeldoko.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Kenduri Swarnabhumi pertama kali diselenggarakan pada 2022 dengan mengusung tema "Peradaban Sungai Batanghari: Dulu, Kini, dan Nanti"
Aceh telah menggeliat, meskipun statusnya sebagai provinsi termiskin se-Sumatra belum hilang.
Meski dibekali anggaran yang cukup besar, angka kemiskinan di Aceh masih cukup besar, yakni 14% dari total populasi di Bumi Serambi Mekkah.
Kepala negara mempertanyakan bagaimana tata kelola anggaran yang fantastis. Apakah tepat sasaran, bermanfaat dan dirasakan oleh rakyat.
"Kalau ada persoalan besar yang bisa kita selesaikan bersama, mari duduk bersama," tandasnya.
Surya menambahkan, sejarah juga mencatat perjuangan panjang masyarakat Aceh hingga munculnya tokoh-tokoh pejuang nasional yang sangat termasyur bahkan ditaklukkan negara lain.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved