Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ACEH merupakan salah satu provinsi pemegang anggaran terbesar di Indonesia. Selain APBD yang dimiliki provinsi, kabupaten dan kota, Aceh juga memperoleh dana otonomi khusus dari pemerintah pusat yang mencapai Rp8,3 triliun pada 2020.
Meski dibekali anggaran yang cukup besar, angka kemiskinan di Aceh masih cukup besar, yakni 14% dari total populasi di Bumi Serambi Mekkah.
karena itu, Presiden Joko Widodo meminta anggaran yang dimiliki Aceh diprioritaskan untuk program pengentasan kemiskinan.
"Saya titip kepada seluruh bupati, wali kota dan gubernur agar gunakan secara fokus. Salurkan anggaran untuk yang prioritas, hal-hal yang sangat penting. Saya juga harus sampaikan apa adanya, angka kemiskinan 14% itu besar. Berikan perhatian kepada angka kemiskinan yang 14% itu lewat program-program yang didesain agar pengentasan kemiskinan bisa diselesaikan," kata Presiden dalam Kenduri Kebangsaan di Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2).
Baca juga : Presiden Jokowi Cecar Penggunaan Dana Otsus Aceh Rp8,3 Triliun
Presiden juga mengingatkan agar pemerintah daerah bisa melaksanakan pengelolaan dengan baik.
Setiap dana yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan disalurkan secara tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.
"Saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun yang namanya pengelolaan anggaran itu sangat penting. Tata kelolanya, APBD itu harus tepat sasaran, bermanfaat untuk rakyat, dan dirasakan oleh rakyat," pungkasnya. (OL-7)
KELUARGA miskin dengan suami istri tunanetra di Kabupaten Pidie, Aceh, mendapat rumah bantuan dari jemaah Safari Subuh Masjid Al-Falah Sigli.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Hasan juga sempat merespon saat ditanya soal isu empat pulau sebagai pemberian hadiah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“Garis budaya dan historis jauh lebih penting dari garis administratif dan geografis. Secara ekonomi juga sama-sama milik NKRI,”
Yusril mengajak berbagai pihak, termasuk politisi, akademisi, ulama, aktivis, hingga tokoh-tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan ini dengan tenang dan penuh kesabaran.
Secara sosiologis, situasi ini berisiko menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Mandenas mengatakan aspirasi soal pendidikan gratis menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alokasi dana Otsus.
Kepada masyarakat Aceh, Anies Baswedan menyatakan ingin mengelola dana otonomi khusus (otsus) per pos sesuai kebutuhan pembangunan.
Pemerintah Pusat didorong untuk segera melakukan intervensi dan segera memeriksa para pejabat terkait yang mengurus pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri.
Sekalipun banyak kebijakan yang dibuat, tapi itu hanya memuatkan praktek militerisme yang tujuannya untuk merumuskam kepentingan ekonomi politik pemerintah.
Untuk melampiaskan rasa kesal dan kecewa, warga Kemukiman Garot, Kecamatan Indrajaya, Aceh sejak tiga hari terakhir menanam pisang di badan jalan Kota Sigli-Jabal Ghafur yang rusak parah.
KPK tidak akan terpaku dengan dugaan suap dan gratifikasi Lukas saja. Karena, KPK punya data yang menjelaskan adanya penyelewengan dana PON dan otsus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved