Digitalisasi Transfer Dana Daerah Cegah Kebocoran

MENTERI Dalam Negeri, Tito Karnavian, mendukung upaya pemerintah pusat dalam menerapkan digitalisasi dana daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP). Menurutnya, langkah itu untuk meminimalisasi kebocoran dana daerah, sehingga lebih tepat sasaran.

"Hampir separuh keuangan negara itu larinya ke daerah Rp 856 triliun tahun ini. Harus diawasi agar tidak ada kebocoran dan tepat sasaran. Kemudian, pendapatan yang selayaknya diperoleh pemerintah daerah yang jadi pendapatan asli daerah (PAD) juga bisa maksimal. Kalau bocor, jadi berkurang," ungkap Tito di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (13/2).

Dia menjelaskan dana yang dialokasikan ke daerah dalam postur APBN 2020 mencapai Rp 856 triliun. Adapun alokasi dana desa tercatat Rp 72 triliun. Pemerintah juga menganggarkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 54 triliun.

Baca juga: Daerah Minta Ada Pembagian Dana Bagi Hasil Sawit

Akan tetapi, Tito menilai pengawasan terhadap pengelolaan dana tersebut belum optimal. Bahkan, masih ada peluang bagi pelaku korupsi di daerah.

"Kita bisa meminimalisir potensi kebocoran-kebocoran tersebut dengan sistem digitalisasi ini. Semua bisa di-trace dengan sistem perbankan. Sadar atau tidak, ini bagian penting dari gerakan anti korupsi. Korupsi bisa ada karena niat dan kesempatan," pungkas Tito.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dam Menteri Keuangan Sri Mulyani, upaya digitalisasi diharapkan segera berjalan. Dalam kesempatan itu, turut hadir Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Kesepakatan itu juga mendukung program inklusi keuangan pemerintah khusunya untuk masyarakat di daerah. Semua transaksi daerah nantinya bisa dilakukan secara cashless dan dapat diawasi melalui ETP.(OL-11)