Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Para ekonom PBB memperkirakan krisis Covid-19 dapat merugikan ekonomi global setidaknya US$1 triliun tahun ini.
Pekan lalu, seorang delegasi Filipina di PBB dinyatakan positif mengidap Covid-19.
Penyebaran virus korona (Covid-19) semakin meluas. Korban meninggal akibat virus tersebut di seluruh dunia lebih dari 20.000 orang.
Keempat resolusi itu merupakan yang pertama disepakati oleh DK PBB sejak mereka mulai melakukan persidangan secara telekonferensi pada 12 Maret akibat penyebaran virus korona di New York.
Parahnya krisis itu karena penyakit itu mengancam semua orang di dunia dan pengaruh ekonomi yang akan menyebabkan resesi terparah dalam beberapa waktu terakhir.
Pekan lalu, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan kerja sama internasional dalam perang melawan covid-19.
Bantuan itu mencakup 28 ribu alat perlindungan diri untuk tenaga kesehatan, oxygen concentrator, tempat tidur anak-anak, alat pengecek kualitas air, dan alat kebersihan.
Ajakan disampaikan Guterres saat umat Kristiani merayakan Paskah (Easter), Yahudi memperingati Paskah Yahudi (Passover), dan Muslim menanti datangnya bulan suci Ramadan.
Presiden AS Donald Trump mengaku telah menginstruksikan pemerintahannya untuk menghentikan pendanaan untuk WHO.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada Selasa (14/4) waktu setempat menegaskan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) harus didukung.
"Vaksin yang aman dan efektif mungkin merupakan satu-satunya alat yang dapat mengembalikan dunia ke rasa ‘normal’, menyelamatkan jutaan nyawa dan triliunan dolar."
Resolusi yang disusun Meksiko dan didukung Amerika Serikat (AS) menyerukan adanya penguatan kerja sama ilmiah internasional yang diperlukan untuk memerangi covid-19.
Sejauh ini, DK PBB bungkam karena peselisihan di antara anggota tetap mereka, khususnya Amerika Serikat dengan Tiongkok dan Rusia.
"Ini adalah krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis manusia yang dengan cepat menjadi krisis hak asasi manusia," kata Sekjen PBB dalam pesan video.
"Hari ini, WHO dengan bangga mempersatukan banyak mitra untuk meluncurkan Access to Covid-19 Tools Accelerator, atau ACT Accelerator," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"Dunia yang bebas covid-19 membutuhkan upaya kesehatan masyarakat paling masif dalam sejarah," tegasnya.
Guterres mengingatkan serangan yang menargetkan pasukan penjaga perdamaian PBB dapat merupakan kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.
Dalam sebuah rilis PTRI, Senin (11/5), delegasi RI mengingatkan situasi hak asasi manusia cenderung terabaikan selama masa pandemi covid-19.
DALAM menyoroti perkembangan terbaru terkait eksploitasi anak buah kapal (ABK) WNI di kapal berbendera Tiongkok
Covid-19 telah menunjukkan kelemahan dunia ketika negara-negara menempuh cara sendiri-sendiri dalam mengatasi pandemi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved