Berita Terbaru Monas Hari Ini

Sekda DKI Sebut Hanya 85 Pohon Dipindahkan di Monas, Bukan 190

Jumlah 85 pohon tersebut, berbeda dengan yang disebut Pemprov DKI Jakarta dalam keterangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta pada 18 Januari 2020

Sekda DKI: Revitalisasi Monas Sudah Mengacu Keppres 25/1995

Revitalisasi Monumen Nasional (Monas) yang saat ini tengah dilakukan di sisi Selatan, tetap mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995.

Revitalisasi Monas Harus Izin Komisi Pengarah

Monumen Nasional bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja, melainkan sudah menjadi milik negara dan menjadi salah satu ikon Indonesia.

Usut Proyek Revitalisasi Monas

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) mencurigai ada persengkongkolan jahat di balik proyek revitalisasi Monas dengan menunjuk PT Bahana Prima Nusantara

Kontraktor: Revitalisasi Monas Sudah 88%

Selain membuat plasa di kawasan Selatan Monas untuk kegiatan upacara, Shaleh mengaku pihaknya tengah membuat kolam air seluas lapangan bola.

Komisi Pengarah akan Putuskan Kelanjutan Revitalisasi Monas

Komisi Pengarah bertanggung jawab memberikan pendapat dan arahan kepada Badan Pelaksana yakni Gubernur DKI Jakarta dalam melakukan pembangunan di kawasan Monas.

Diminta Tunda Revitalisasi Monas, Kontraktor : Kami Tetap Jalan

menurut Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh, sebagai kontraktor pihaknya tetap menjalankan proyek tersebut.

DKI Bersikukuh Kontraktor Revitalisasi Monas tak Bermasalah

Meski kantor kontraktor tersebut berupa virtual office, kata Blessmiyanda, sudah mengantongi izin beroperasi dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat.

Pemprov DKI Beri Kepastian Moratorium Proyek Monas Pekan Depan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan jawaban resmi terkait permintaan moratorium proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) pekan depan.

Kontraktor Revitalisasi Monas Layangkan Somasi ke Anggota F-PSI

Menurut pengacara kontraktor tersebut, Abu Bakar Lamatapo, somasi tersebut dilakukan karena tidak terima dengan pernyataan Justin yang menyebut lokasi kantor kontraktor itu abal-abal.

Walhi Jakarta Minta Hentikan Revitalisasi Penataan Monas

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta meminta revitalisasi penataan Monas agar dihentikan.

Setneg Tegaskan Revitalisasi Monas Belum Kantongi Izin

Komisi pengarah yang diketuai Menteri Sekretaris Negara berwenang memberikan persetujuan atas perencanaan, pembiayaan, dan pengendalian pembangunan.

Ini Penampakan Kantor Pemenang Tender Revitalisasi Monas

Berdasarkan lpse.jakarta.go.id, alamat kantor tersebut di Jalan Nusa Indah Nomor 33, Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

KPK Minta PSI Lengkapi Laporan Soal Proyek Revitalisasi Monas

Sebelumnya, PSI melapor ke KPK atas dugaan kejanggalan kontraktor yang mengerjakan proyek revitalisasi Monas.

PSI Laporkan Revitalisasi Monas ke KPK, Gerindra: Itu Asumsi

Hal itu berdasarkan pertimbangan pengerjaan yang tidak sesuai aturan dan kontraktor yang dinilai abal-abal karena tidak memiliki kantor yang jelas.

Pertanyakan Kontraktor Monas, PSI Curiga Ada Persekongkolan

PSI meminta KPK turun tangan usut kontraktor yang memenangkan proyek revitalisasi Monas, agar sesuai prosedur

Diduga Langgar Aturan, DKI Masih Teliti Isi Keppres Medan Merdeka

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah pun enggan membicarakan soal sanksi yang akan dihadapi Pemprov DKI terkait revitalisasi Monas

Tak Temukan Alamat Kontraktor Monas, PSI Desak KPK Bertindak

"Persoalan alamat kantor PT Bahana Prima Nusantara ini masih simpang siur. Di mana alamat yang sebenarnya? Jika kontraktor tidak memberikan informasi yang benar saat proses lelang."

Puan Tegaskan Monas bukan Hanya Milik DKI Jakarta

Monas sudah menjadi milik negara lantaran merupakan ikon Republik Indonesia.

Sekretaris Mensetneg: Pemprov tidak Izin Revitalisasi Monas

"Yang jelas bisa saya sampaikan bahwa pembangunan itu, revitalisasi itu belum ada izin dan memang belum pernah ada pengajuan izin."

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia