Soal Revitalisasi Monas, Gerindra: Enggak Mungkin Berhentilah

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik yakin proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) akan terus dilanjutkan.

Gubernur Anies Baswedan, kata Taufik, sudah mengirimkan surat permohonan izin ke Kementrian Sekretariat Negara (Mensesneg) selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

"Menurut saya, enggak mungkinlah diberhentikan (revitalisasi Monas). Kalau liat konsep jadinya kan bakal bagus. Cuma, menurut saya, administrasinya itu yang mesti diselesaikan prosedurnya. Gubernur sudah berkirim surat (ke Mensesneg)" ungkap Taufik di Gedung Balai Kota, Jakarta, Kamis (30/1).

Ia tidak menampik apa yang dikerjakan Anies telah menyalahi aturan.

Baca juga: Setneg Klarifikasi Soal Keterlibatan Sayembara Revitalisasi Monas

Menurut Taufik, untuk melakukan revitalisasi Monas harus seizin Mensesneg. Hal itu berdasarkan Keputusn Presiden (Keppres) No. 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

"Kemarin kan memang enggak disampaikan, walaupun dewan jurinya ada dari Setneg tapi persetujuan sesuai Keppres 25/1995 itu," kata Taufik.

"Memang beberapa kali pernah minta izin persetujuan dikembalikan lagi kepada Pemda DKI. Tapi sudah jelas dalam Keppres 25/1995 itu perencanaan dan persetujuan harus dari mereka (Mensesneg). Toh, enggak bayar kan (minta izin). Ini soal (masalah) komunikasi saja," tambah Taufik.

Taufik juga menanggapi soal permintaan Direktut Utama PT Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh, yang menegaskan meski proyek revitalisasi Monas berhenti, upah para pekerja tetap harus diberikan.

"Pembayaran penyelesaian itu sebatas dari berapa sudah diselesaikan berapa persen, aturannya begitu. Kalau sekarang kerjaannya sudah 74% belum? Kalau kerjaanya baru 40% minta (bayar) 75%, ya enggak bisa," tandas Taufik. (OL-1)