Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan pidato kunci dalam forum internasional bertema keamanan global yang diselenggarakan di Doha, Qatar.
UU Ormas seharusnya tidak direvisi, melainkan dicabut karena mengandung kekeliruan konseptual.
Pengajuan status daerah istimewa bukan hanya dilihat dari sisi permintaan daerah, tetapi juga harus memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam undang-undang.
Tito menegaskan bahwa revisi UU Ormas dibutuhkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap ormas
Dia menyebut salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan.
Guna menyukseskan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 Mendikdasmen, Abdul Mu`ti, melakukan pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga akan memperlancar implementasi program dan kebijakan daerah.
Dia memastikan tidak ada perubahan jadwal pelantikan terhadap sejumlah kepala daerah tersebut
Rencana pengunduran pelantikan kepala daerah pada 18-20 Februari 2025 itu menyalahi aturan.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa MK digabung dengan kepala daerah terpilih yang perkaranya gugur dalam putusan sela
Selain Kemendagri dan DPR, Tito menyebut rapat akan dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Komisi II DPR akan menggelar rapat dengan KPU, Badan Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri.
Hasil dari FGD akan dibahas lebih lanjut di rapat koordinasi pemerintah pusat dan kementerian/lembaga terkait dengan melibatkan Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM.
Ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.
Tito menyebut Muhammadiyah juga menjadi teladan dalam pengelolaan filantropi yang berbasis pada nilai-nilai keislaman.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku keberatan dengan adanya usulan dari PDIP yang menginginkan institusi Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tito mengatakan bahwa ihwal tersebut merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu.
Tito menyadari ada kemungkinan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara dalam Pilkada.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penugasan khusus kepada salah satu Wakil Menterinya, Bima Arya Sugiarto.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan selama 100 hari kerja sejak menjabat akan memprioritaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga digitalisasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved