Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penugasan khusus kepada salah satu Wakil Menterinya, Bima Arya Sugiarto. Tito menunjuk Bima untuk menjadi Koordinator dan Pengawas Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), serta Juru Bicara Kemendagri.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).
Tito menyampaikan sejumlah Dirjen di kementeriannya tengah bertugas menjadi Penjabat (Pj) di daerah, salah satunya Dirjen Dukcapil yang menjadi Pj Gubernur Jakarta.
"Saya minta untuk beliau (Bima Arya) menjadi Koordinator Pengawas Kedukcapilan," kata Tito.
Selain itu, Tito juga menugaskan Bima menjadi Koordinator dan Pengawas Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) di Kemendagri. Bima akan fokus mengawasi proses pilkada serentak.
"Ini juga Pak Bima Arya saya tugaskan untuk menjadi Koordinator dan Pengawas Politik dan Pemerintahan, Dirjen Politik dan Pemerintahan. Di antaranya yang penting sekali, dalam jangka pendek itu adalah masalah pilkada. Monitoring desk Pilkada," tuturnya.
Tak hanya itu, Tito juga menugaskan Bima sebagai juru bicara (jubir) di Kemendagri. Tito menilai Bima memiliki latar belakang dan kemampuan dalam mengemban tugas juru bicara yang saat ini masih kosong.
"Beliau saya tugaskan juga karena kami nggak memiliki, Puspen kita tidak memiliki juru bicara, saya bilang Pak Bima Arya kan punya passion di bidang itu jadi juru bicara untuk Puspen Kemendagri," kata Tito. (Fjr/P-3)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi aksi demonstrasi warga Pati yang menuntut Bupati Pati Sudewo dari jabatannya.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, alias dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan dalam kondisi tidak sehat karena diisi oleh orang titipan yang tidak profesional.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengaku kasihan dengan Presiden Prabowo Subianto yang kerap turun tangan selesaikan polemik para menterinya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved