Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penugasan khusus kepada salah satu Wakil Menterinya, Bima Arya Sugiarto. Tito menunjuk Bima untuk menjadi Koordinator dan Pengawas Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), serta Juru Bicara Kemendagri.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).
Tito menyampaikan sejumlah Dirjen di kementeriannya tengah bertugas menjadi Penjabat (Pj) di daerah, salah satunya Dirjen Dukcapil yang menjadi Pj Gubernur Jakarta.
"Saya minta untuk beliau (Bima Arya) menjadi Koordinator Pengawas Kedukcapilan," kata Tito.
Selain itu, Tito juga menugaskan Bima menjadi Koordinator dan Pengawas Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) di Kemendagri. Bima akan fokus mengawasi proses pilkada serentak.
"Ini juga Pak Bima Arya saya tugaskan untuk menjadi Koordinator dan Pengawas Politik dan Pemerintahan, Dirjen Politik dan Pemerintahan. Di antaranya yang penting sekali, dalam jangka pendek itu adalah masalah pilkada. Monitoring desk Pilkada," tuturnya.
Tak hanya itu, Tito juga menugaskan Bima sebagai juru bicara (jubir) di Kemendagri. Tito menilai Bima memiliki latar belakang dan kemampuan dalam mengemban tugas juru bicara yang saat ini masih kosong.
"Beliau saya tugaskan juga karena kami nggak memiliki, Puspen kita tidak memiliki juru bicara, saya bilang Pak Bima Arya kan punya passion di bidang itu jadi juru bicara untuk Puspen Kemendagri," kata Tito. (Fjr/P-3)
Kemendagri menjelaskan kronologi kepemilikan empat pulau yang menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Penghargaan ini berkat kolaborasi yang baik dari seluruh pihak di Pemkot Denpasar ditambah dukungan dari masyarakat Kota Denpasar.
MENTERI Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan pidato kunci dalam forum internasional bertema keamanan global yang diselenggarakan di Doha, Qatar.
Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi.
Tito menegaskan bahwa revisi UU Ormas dibutuhkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap ormas
Kegiatan tahunan yang diikuti jajaran Dukcapil seluruh Indonesia ini dilandasi pada beberapa urgensi diantaranya upaya mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2045
Seperti diketahui, permasalahan sengketa empat pulau di wilayah Aceh Singkil antara Aceh dan Sumatera Utara telah berlangsung lama. Keduanya saling klaim kepemilikan.
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
Dewan Penasihat Lingkar Daerah Belajar, Najelaa Shihab menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan secara seragam dan terpusat.
UU Ormas seharusnya tidak direvisi, melainkan dicabut karena mengandung kekeliruan konseptual.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved