Mendagri akan Bentuk Desk Monitoring Pilkada Serentak 2024

Baca juga : Jelang Pendaftaran, Masih Ada Daerah belum Realisasikan Anggaran Pilkada 2024

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan membentuk Tim Desk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

“Untuk jangka pendek saya meminta Wakil Menteri Bima Arya untuk membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November ini,” kata Tito dalam keterangan di Jakarta, Selasa (22/20). 

Tito menilai pembentukan tim desk tersebut diperlukan agar pilkada dapat terselenggara dengan baik dan kondusif. Untuk itu, lanjut Tito, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) hingga TNI/Polri.

Baca juga : ASN dan Anggota TNI-Polri yang Ikut Pilkada Harus Mundur Sebelum 22 September

“Ke depan baru kita berpikir tentang sistemnya termasuk keormasan, toleransi, karena salah satu tugas ‘Polpum’ (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum) adalah menjaga, mengembangkan nilai-nilai kebhinekaan, pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito juga meminta Bima untuk mengkoordinasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) terkait urusan demokrasi, pemilu dan pilkada.

Selain itu, Bima juga diminta menangani sistem pelaksanaan electronic government atau e-government (e-govt) yang memerlukan infrastruktur IT, sehingga diperlukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-Rebiro), Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.

Baca juga : Mendagri Nilai Pelantikan Bertahap Kepala Daerah Ideal Mulai 1 Januari 2025

“Perlu proaktif untuk memberikan dukungan maksimal kepada sistem yang diinginkan oleh Bapak Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto,” ujar Tito.

Atas dasar itu, Tito juga sudah menyampaikan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai program tersebut agar dapat langsung dieksekusi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Ribka Haluk dan Bima Arya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, di Jakarta pada Senin (21/10). Sejak saat itu, Bima Arya ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri menggantikan Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya, John Wempi Wetipo. (H-3)