Mendagri Dorong Kepala Daerah Tingkatkan PAD

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diyakini akan memperlancar implementasi program dan kebijakan daerah.

Ia pun mengapresiasi kepala daerah yang memiliki pandangan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau pendapat saya, itu bagaimana caranya pendapatan lebih banyak (daripada) belanjanya. Kalau (anggaran), pendapatan lebih banyak (dari anggaran) belanja, maka kita akan bisa berbuat apa saja. Bisa buat program apa saja,” ujar Mendagri saat membuka Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2).

Ia menambahkan, peningkatan PAD akan berimplikasi pada suksesnya pelayanan di daerah. Sebaliknya, bagi daerah yang realisasi belanjanya lebih besar dibanding PAD diyakini cenderung mengalami defisit. Untuk itu, pihaknya mengimbau para kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota untuk fokus pada peningkatan PAD.

Baca juga : Keputusan Pelantikan Kepala Daerah Diumumkan 22 Januari 2025

Menurut catatan yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ada beberapa daerah yang nilai PAD-nya cenderung lebih kecil dari realisasi belanja. Daerah-daerah tersebut diketahui banyak menggantungkan sumber anggarannya dari dana transfer pemerintah pusat. Untuk itu, Mendagri mengimbau kepala daerah untuk memiliki mindset dalam meningkatkan PAD.

“Oleh karena itulah saya mau minta rekan-rekan (kepala daerah) untuk betul-betul pola pikirnya dibalik, bagaimana untuk mencari, menambah pendapatan (PAD),” lanjutnya.

Dalam forum tersebut, Mendagri mendorong kepala daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan PAD. Sebab, peningkatan PAD akan bermanfaat untuk menambah kekuatan fiskal APBD. Berikutnya, kata Mendagri, jika PAD suatu daerah meningkat, sektor swasta di kawasan tersebut juga hidup.

Di lain sisi, Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk mulai menerapkan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Sejumlah komponen seperti belanja ATK, perjalanan dinas, juga biaya perawatan perlu untuk dilakukan efisiensi. “Rekan-rekan silakan nanti melakukan efisiensi kembali. Dipelototin betul belanjanya,” tandas Mendagri. (E-2)