Berita Terbaru Masyarakat Sipil Hari Ini

Kerukunan Keluarga Kawanua Bersatu Tetapkan Angelica Tengker sebagai Ketua Umum

DPP KKK melebur menjadi satu organisasi KKK dan satu kepengurusan yaitu Ketua Umum Angelica Tengker, dan Ketua Dewan Pembina Irjen (Purn) Ronny F Sompie

Militer Ukraina Bergerak Masuk Kherson, Rusia Evakuasi Warga Sipil

Kini, Moskow sedang bersiap untuk mengevakuasi warga sipil berminggu-minggu setelah mencaplok daerah tersebut.

Komnas HAM Usut Dugaan Dua Kasus Mutilasi oleh Oknum TNI di Papua

Sebelumnya, diketahui 4 orang warga sipil berkomplot dengan 6 oknum anggota TNI di Mimika.  Mereka melakukan pembunuhan dan memutilasi 4 orang yang diduga simpatisan KKB di Papua.

Kejagung Dinilai Lindungi Pihak Lain dalam Pelanggaran HAM Berat Paniai

KOALISI Masyarakat Sipil Pemantau Paniai 2014 menilai Kejaksaan Agung telah mengaburkan konstruksi hukum kejahatan, terkait dugaan pelanggaran HAM berat pada Peristiwa Paniai.

TNI Gelar Acara Bakar Batu dan Berbagi Sembako di Distrik Tima, Papua

Satgas Yonif Mekanis 203/AK menjalin kebersamaan dengan masyarakat di daerah Penugasan Distrik Tima Kabupaten Lanny Jaya, Papua, dengan melaksanakan acara tradisi Bakar Batu.

BNPB Tingkatkan Koordinasi dengan Sipil dan Militer untuk Situasi Tanggap Bencana

KOLABORASI sipil dan militer saat tanggap darurat sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penanganan bencana.

Pembangunan Rusunawa di Jakarta Telan Anggaran Rp2,4 Triliun

Pemprov DKI menetapkan biaya sewa satu bulan di rusunawa sebesar Rp765 ribu. Namun, untuk warga terprogram, seperti terdampak penataan kota, biaya sewanya sekitar Rp505 ribu per bulan.

Susun DIM RUU KIA, KemenPPPA Lakukan Dialog Bersama Masyarakat Sipil

Kementeri PPPA mengharapkan masukan yang telah disampaikan dapat menjadi bagian dari DIM RUU KIA yang tengah disusun oleh pemerintah, mengkritisi pasal-pasal dan naskah akademis di RUU ini.

Presiden: Masyarakat Harus Dilibatkan dalam Pembahasan RKUHP

Menko Polhukam Mahfud MD diminta membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Wamendagri Sebut Warga Wamena Dukung DOB Papua Tengah

Menurut Wamendagri, kehadiran DOB bisa mengangkat harkat dan martabat warga asli Papua. Terutama, keyakinan bahwa warga setempat mampu bersaing seperti daerah lain.

Kemendagri Minta Pengelola Informasi Publik Jamin Hak Warga

Negara tidak boleh menutup mata atas keluhan, kritik, saran, maupun pertanyaan, yang disampaikan masyarakat atas keingintahuannya terhadap program pemerintah. 

Sembilan Warga Sipil Tewas di Nduga, KSP Dorong Penegakan Hukum

Sembilan warga sipil dilaporkan meninggal dunia akibat penembakan yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nogolaid, Kabupaten Nduga, Papua.

Pengamat: Korban Jalan Rusak Bisa Ajukan Tuntutan

Dalam hal ini, masyarakat bisa menuntut pemerintah atau penyelenggara jalan, jika mengalami kecelakaan akibat jalan rusak. Mengingat, ada aturan mengenai kewajiban memperbaiki jalan.

Civil 20 Minta G20 Beri Perhatian hingga ke Akar Rumput

C20 menyerukan G20 untuk menegaskan kembali komitmen tentang prinsip kesetaraan selama masa transisi usai pandemi, khususnya masyarakat negara miskin dan negara berkembang.

Bentuk 3 Provinsi Baru di Papua, Pemerintah Jangan Lupakan Warga Lokal

Dikhawatirkan, pembangunan tiga provinsi baru di wilayah Papua malah didominasi pendatang. Alhasil, terjadi ketimpangan kesejahteraan dengan warga lokal Papua.

Warga Marunda: Pemprov DKI Harus Pastikan KCN tidak Beroperasi

Pencemaran debu batu bara di kawasan Marunda tidak hanya berdampak pada hak kesehatan warga, namun juga melanggar hak warga lainnya.

Warga Sipil Ukraina Dilatih Tentara di Pangkalan Bucha

Para sukarelawan dilatih oleh tentara Ukraina dan telah mendaftar untuk mempertahankan negara mereka dari serangan Rusia.

Dilaporkan ke Ombudsman, Kemendagri Siap Jelaskan Soal Pj Gubernur

Kemendagri) akhirnya merespons soal adanya laporan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh), oleh KontraS, ICW dan Perludem kepada Ombudsman.

Mendagri Dilaporkan ke Ombudsman atas Dugaan Maladministrasi Pengangkatan Penjabat

Adapun laporan itu dibuat oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Kemendagri: Hakikat Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat

Pola relasi antara pemerintah dan masyarakat saat ini telah berubah. Di era sekarang, pemerintah bertugas memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia