Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMPROV DKI Jakarta membangun 77 tower rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di berbagai wilayah Ibu Kota. Untuk pembangunan rusunawa, Pemprov DKI menghabiskan anggaran dari APBD sebesar Rp2,4 triliun.
"Dari APBD kurang lebih Rp2,4 triliun, termasuk hibah di luar KLB. 10 lokasi rusunawa itu kurang lebih Rp2 triliun," jelas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko, Kamis (18/8).
Total 12 rusunawa sudah dibangun Pemprov, dengan sebagian hunian diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta. Sedangkan, dua di antaranya merupakan kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) kepada Pemprov DKI.
Baca juga: Resmikan 12 Rusunawa di Jakarta, Anies: Kebutuhan Dasar Warga
"Sekitar dua di antaranya merupakan KLB, yakni dari denda koefisien lantai bangunan," imbuh Sarjoko.
Adapun untuk lokasi rusunawa dengan status KLB, yakni Rusunawa Daan Mogot, Jakarta Barat, dengan total 4 tower. Lalu, Rusunawa Pulo Gebang Penggilingan, Jakarya Timur, dengan total 3 tower.
Diketahui, 10 rusunawa lainnya merupakan bangunan baru maupun bangunan lama yang direvitalisasi Pemprov DKI. Adapun tiga rusunawa yang sudah selesai direnovasi, yakni Rusunawa Cipinang besar utara, Rusunawa Karang Anyar dan Rusunawa Penjaringan.
Baca juga: Rusun Daan Mogot Disiapkan jadi Tempat Isolasi Terpadu
Sebelum dilakukan revitalisasi, para penghuni Rusunawa Penjaringan dipindahkan ke sementara ke Rusun Rawa Buaya, Cengkareng. Untuk besaran biaya sewa satu bulan di rusunawa wilayah DKI Jakarta, yakni Rp765 ribu.
"Per bulan masih Rp765 ribu untuk warga umum (KTP DKI). Kalau dia warga terprogram, seperti terdampak penataan kota atau mengalami musibah, itu sekitar Rp505 ribu," pungkasnya.(OL-11)
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved