Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PEMPROV DKI Jakarta membangun 77 tower rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di berbagai wilayah Ibu Kota. Untuk pembangunan rusunawa, Pemprov DKI menghabiskan anggaran dari APBD sebesar Rp2,4 triliun.
"Dari APBD kurang lebih Rp2,4 triliun, termasuk hibah di luar KLB. 10 lokasi rusunawa itu kurang lebih Rp2 triliun," jelas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko, Kamis (18/8).
Total 12 rusunawa sudah dibangun Pemprov, dengan sebagian hunian diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta. Sedangkan, dua di antaranya merupakan kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) kepada Pemprov DKI.
Baca juga: Resmikan 12 Rusunawa di Jakarta, Anies: Kebutuhan Dasar Warga
"Sekitar dua di antaranya merupakan KLB, yakni dari denda koefisien lantai bangunan," imbuh Sarjoko.
Adapun untuk lokasi rusunawa dengan status KLB, yakni Rusunawa Daan Mogot, Jakarta Barat, dengan total 4 tower. Lalu, Rusunawa Pulo Gebang Penggilingan, Jakarya Timur, dengan total 3 tower.
Diketahui, 10 rusunawa lainnya merupakan bangunan baru maupun bangunan lama yang direvitalisasi Pemprov DKI. Adapun tiga rusunawa yang sudah selesai direnovasi, yakni Rusunawa Cipinang besar utara, Rusunawa Karang Anyar dan Rusunawa Penjaringan.
Baca juga: Rusun Daan Mogot Disiapkan jadi Tempat Isolasi Terpadu
Sebelum dilakukan revitalisasi, para penghuni Rusunawa Penjaringan dipindahkan ke sementara ke Rusun Rawa Buaya, Cengkareng. Untuk besaran biaya sewa satu bulan di rusunawa wilayah DKI Jakarta, yakni Rp765 ribu.
"Per bulan masih Rp765 ribu untuk warga umum (KTP DKI). Kalau dia warga terprogram, seperti terdampak penataan kota atau mengalami musibah, itu sekitar Rp505 ribu," pungkasnya.(OL-11)
UNIVERSITAS Teknologi Bandung (UTB) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan mendorong dosen melanjutkan pendidikan dan kuliah ke luar negeri.
Dengan pembaruan pendidikan, tokoh terdidik seperti Soekarno dan Sutan Sjahrir lahir dan menjadi pelita bagi masyarakatnya.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
Pelantikan PP ISNU ini juga dimaknai sebagai langkah awal menuju tata kelola publik yang lebih transparan dan berkeadilan.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Bukan sekadar posisi singkat di atas podium, Indonesia membutuhkan skor konsistensi, seberapa tahan sebuah daerah mempertahankan perbaikan dalam jangka panjang.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved