Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMPROV DKI Jakarta membangun 77 tower rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di berbagai wilayah Ibu Kota. Untuk pembangunan rusunawa, Pemprov DKI menghabiskan anggaran dari APBD sebesar Rp2,4 triliun.
"Dari APBD kurang lebih Rp2,4 triliun, termasuk hibah di luar KLB. 10 lokasi rusunawa itu kurang lebih Rp2 triliun," jelas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko, Kamis (18/8).
Total 12 rusunawa sudah dibangun Pemprov, dengan sebagian hunian diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta. Sedangkan, dua di antaranya merupakan kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) kepada Pemprov DKI.
Baca juga: Resmikan 12 Rusunawa di Jakarta, Anies: Kebutuhan Dasar Warga
"Sekitar dua di antaranya merupakan KLB, yakni dari denda koefisien lantai bangunan," imbuh Sarjoko.
Adapun untuk lokasi rusunawa dengan status KLB, yakni Rusunawa Daan Mogot, Jakarta Barat, dengan total 4 tower. Lalu, Rusunawa Pulo Gebang Penggilingan, Jakarya Timur, dengan total 3 tower.
Diketahui, 10 rusunawa lainnya merupakan bangunan baru maupun bangunan lama yang direvitalisasi Pemprov DKI. Adapun tiga rusunawa yang sudah selesai direnovasi, yakni Rusunawa Cipinang besar utara, Rusunawa Karang Anyar dan Rusunawa Penjaringan.
Baca juga: Rusun Daan Mogot Disiapkan jadi Tempat Isolasi Terpadu
Sebelum dilakukan revitalisasi, para penghuni Rusunawa Penjaringan dipindahkan ke sementara ke Rusun Rawa Buaya, Cengkareng. Untuk besaran biaya sewa satu bulan di rusunawa wilayah DKI Jakarta, yakni Rp765 ribu.
"Per bulan masih Rp765 ribu untuk warga umum (KTP DKI). Kalau dia warga terprogram, seperti terdampak penataan kota atau mengalami musibah, itu sekitar Rp505 ribu," pungkasnya.(OL-11)
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved