Orde Kolaborasi, Tata Baru Pasca-Pembelahan Politik

FORUM 2045, organisasi para akademisi perguruan tinggi dan cendekiawan masyarakat, memandang bahwa paradigma kolaborasi harus menjadi inspirasi dalam setiap gerak langkah masyarakat dan pemerintah. Sebab, tantangan persoalan bangsa di masa depan kian kompleks. 

Di samping adanya pembelahan politik yang tajam di masyarakat, ketidakstabilan ekonomi dan geopolitik internasional juga menambah tingkat kerawanan sosial hingga beberapa tahun ke depan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum 2045 Dr. Untoro Hariadi, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/10).

”Kita masuk ke dalam Orde Kolaborasi, dimana kolaborasi harus menjadi karakter kerja dari masyarakat dan pemerintah ke depan. Paradigma kolaborasi harus menjadi tata baru dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin sophisticated serta mengakhiri pembelahan politik,” ujarnya.

Menurut akademisi Universitas Janabadra Yogyakarta itu, Orde Kolaborasi menandai luruhnya batas-batas ego sektoral dari berbagai pemangku kepentingan.

Karena itu, Forum 2045 pada Senin (31/10) menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Orde Kolaborasi: Gagasan dan Langkah Realisasinya” di Gedung UC Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

Selain melibatkan narasumber dari kalangan kampus dan partai politik, kalangan masyarakat yang tertarik untuk hadir juga diundang dengan mendaftar terlebih dulu melalui link s.id/2045-Kolaborasi.

Baca juga: 

Seminar yang dimaksudkan sebagai awal kolaborasi gagasan untuk menyusun dokumen kolaboratif tentang cetak biru rencana pembangunan Indonesia ke depan itu bakal dihadiri oleh guru besar UGM Prof. Dr. Siti Chamamah Suratno, pengamat ekonomi UI Dr. Ninasapti Triaswati dan Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said.

Sementara itu, Mohamad Sohibul Iman (PKS), Benny K. Harman (Partai Demokrat) dan Willy Aditya (Partai Nasdem) sebagai wakil-wakil pimpinan partai politik juga akan berbicara dalam forum tersebut.

”Masyarakat politik memerlukan sumbangsih gagasan dan perspektif dari masyarakat kampus untuk memperkuat dan mempertajam penyusunan perencanaan kebijakan," kata Untoro.

"Sebaliknya, masyarakat kampus memerlukan masyarakat politik agar dapat mengakomodasi gagasan-gagasan terbaik dalam membangun Indonesia ke depan,” lanjutnya.

Untoro menjelaskan, tahun 2024 bukan saja menjadi tahun pertaruhan bagi partai politik dan para kandidat yang berlaga di Pemilu dan Pilpres, tetapi juga menjadi tahun berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025.

Hal tersebut, kata Untoro, menjadi peluang bagi partai politik yang memiliki kader-kader di lembaga legislatif dan eksekutif untuk menyusun narasi yang lebih solid mengenai arah berbangsa dan bernegara menuju tahun 2045.

”Kolaborasi yang intens dari masyarakat kampus dan masyarakat politik berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi kita, apalagi jika perlu diperluas dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat lain,” ucap Untoro. 

Forum 2045 berencana mengadakan Simposium Nasional Rencana Pembangunan 2045 pada awal 2023 nanti di Jakarta.

Selain menghadirkan paparan dari akademisi-akademisi penting dari berbagai bidang kehalian dan wakil-wakil lembaga politik dan pemerintahan, kegiatan tersebut juga akan menghadirkan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bergelut di berbagai sektor kehidupan dari seluruh Indonesia. (RO/OL-09)