Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

IDI akan Lanjutkan Uji Materil UU Kesehatan

PB IDI dan beberapa OP kesehatan akan melakukan kajian yang mendalam terlebih dulu terkait hal substantif UU Kesehatan yang dinilai merugikan hak kesehatan masyarakat.

MK Hapus Parliamentary Threshold, Sultan: Sistem Pilpres Secara Langsung Perlu Ditinjau Kembali 

Sistem pilpres secara langsung perlu ditinjau kembali

Penghapusan Parliamentary Threshold Perlu Diikuti Presidential Threshold

Jubir TKN Prabowo-Gibran, Herman Khoeron mengatakan penghapusan parliamentary threshold itu mesti dibarengi dengan menghapuskan presidential threshold.

Ini Respon PSI Terkait Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus

Dedek Prayudi, politisi PSI menyatakan putusan MK yang menghapus ambang batas 4% untuk masuk ke parlemen tidak akan berdampak besar pada posisi PSI. 

Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Dinilai Beri Kepastian Hukum 

Keputusan MK terkait ambang batas parlemen 4% dinilai sudah tepat dan memberikan kepastian hukum.

Kejagung Sambut Baik Putusan MK Terkait Jaksa Agung Tak Boleh dari Pengurus Parpol

Kejagung menyambung baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang sosok Jaksa Agung dari pengurus partai politik (parpol). 

Ambang Batas Parlemen 4% tidak Berlaku di 2029, DPR Harus Segera Revisi UU Pemilu

Mardani mengakui syarat ambang batas itu membuat banyak suara sah yang terbuang. Hal itu yang menjadi pertimbangan MK dalam putusannya.

Ini Alasan MK Hapus Syarat Ambang Batas Parlemen 4%

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional

Uji Ketentuan Pajak Hiburan, Pengusaha Minta Karaoke Keluarga Dikecualikan

MK menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap UUD 1945.

TPN: Pimpinan Parpol Pendukung Ganjar-Mahfud Sepakat Ajukan Hak Angket

Hak angket menjadi satu kesatuan dengan sengketa pemilu yang akan dibawa Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah Minta MK Tunda Sidang Uji Materi UU KUHP

Perwakilan Presiden/Pemerintah menyampaikan pihaknya belum siap dan akan berkoordinasi dengan kejaksaan

Kecurangan Pemilu Harus Segera Diselesaikan di DPR

Poses politik melalui hak angket oleh DPR harus segera dilakukan mengingat proses hukum di MK sudah ternodai

Ahli : PKWT di UU Cipta Kerja Beri Kepastian Hukum

PERUBAHAN pada Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja dinilai telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

TPN Ganjar-Mahfud : Hak Angket Difokuskan ke Dugaan Kecurangan Pemilu

TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan materi hak angket DPR yang akan disiapkan lebih fokus ke dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu.

3 Pelanggaran Pemilu Terbesar, Salah Satunya Penggelembungan Suara

JAGA Pemilu menemukan delapan bentuk pelanggaran pemilu yang digelar Rabu, 14 Februari 2024. Dari delapan pelanggaran itu, ada tiga kategori pelanggaran masuk dalam jumlah terbesar.

Jaga Pemilu Temukan Beragam Pelanggaran yang Terjadi Selama Pemilu 2024

DIVISI Hukum dan Advokasi Jaga Pemilu Rusdi Marpaung memetakan pelanggaran pemilu pada hari pencoblosan. Rusdi membagi beberapa kategori pelanggaran pemilu, mulai dari administrasi, 

Anies Baswedan Buka Peluang Gugat Hasil Pemilu ke MK

CALON presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tidak menutup peluang menggugat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Anies bakal menggunakan seluruh saluran

Tim Hukum Timnas Amin Proses Gugatan Hasil Pilpres 2024 ke MK

TIM Hukum Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) tengah memproses gugatan hasil pemilihan presiden (pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Koalisi Anies-Muhaimin Pilih Dukung Hak Angket, PKS: MK Ada Paman

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mengonfirmasi dukungan usulan hak angket kecurangan Pilpres 2024 dari kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Guspardi Gaus: Hak Angket untuk Kecurangan Pemilu tidak Tepat

Menurut Guspardi, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50% anggota DPR.

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia