Berita Terbaru Mahkamah Agung Hari Ini

Mutasi Besar-besaran Hakim MA Perlu Dilakukan Secara Konsisten

Rotasi mutasi besar-besaran hakim yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) harus diiringi secara konsisten dan diikuti langkah lain.

MA Bantah Perombakan Hakim Didasari Sejumlah Temuan Kasus Suap

MA membantah bahwa perombakan ini tidak dilakukan atas dasar pengungkapan sejumlah kasus-kasus suap di berbagai PN yang ditemukan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pemberantasan Mafia Peradilan tidak Cukup Hanya dengan Perombakan Hakim PN

MA jangan hanya melakukan perombakan pada hakim di tingkat Pengadilan Negeri, namun juga harus mencakup berbagai tingkat termasuk para hakim di internal MA pusat. 

Laode M Syarif: MA Perlu Sikapi Serius Mafia Peradilan Suap

Menurut Laode, perkara suap Rp60 miliar ini bukan hanya perkara oknum. Namun, juga perbuatan sistematis.

Mutasi Besar-besaran Hakim, KY: Upaya MA Benahi Lembaga Peradilan

KY juga menilai hal ini sebagai upaya serius untuk melakukan pembenahan lembaga peradilan, pasca isu suap dan gratifikasi terhadap sejumlah hakim

Kocok Ulang Ratusan Hakim Harus Dibarengi Pemetaan Potensi Korupsi

Agar terdapat perubahan secara menyeluruh pada sistem pengawasan dari hakim yang diemban oleh Komisi Yudisial (KY).

Wakil Ketua DPR Harap Mutasi Hakim oleh MA Bisa Benahi Lembaga Peradilan

Ketua DPR RI Adies Kadir mengapresiasi keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto yang melakukan perombakan dengan memutasi 199 hakim dan 68 panitera

Rombak Ratusan Hakim dan Mutasi Besar-besaran, Ketua MA: Jangan Lagi Ada Layanan Transaksional

MAHKAMAH Agung (MA) merombak ratusan hakim dan pimpinan Pengadilan Negeri (PN) di sejumlah daerah, di Indonesia. Mereka dimutasi ke berbagai daerah.

Bau Rasuah, KPK Telusuri Aset Hasbi Hasan

Asep mengatakan, penyidik memintanya menjelaskan aliran dana terkait pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Hasbi. Jawaban eks Sekretaris MA itu ogah dipaparkan kepada publik.

Mahkamah Agung AS Hentikan Sementara Deportasi Warga Venezuela oleh Trump dengan Undang-Undang Abad ke-18

Mahkamah Agung Amerika Serikat memerintahkan penghentian sementara deportasi sekelompok warga Venezuela yang dituduh sebagai anggota geng oleh pemerintahan Trump.

Mahkamah Agung Inggris Putuskan: Definisi Perempuan dalam Hukum Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin Biologis

Mahkamah Agung Inggris secara bulat menetapkan bahwa istilah "perempuan" dalam Undang-Undang Kesetaraan 2010 merujuk pada jenis kelamin biologis.

Ketua DPR Minta Integritas Hakim Dibenahi

Ketua DPR Puan Maharani meminta integritas hakim juga dibenahi agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari.

Ketua PN Jaksel Diduga Terima Suap, MA: Kami Hormati Proses Hukum

JURU Bicara Mahkamah Agung (MA), Yanto, mengaku MA menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Ketua PN Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta.

MA Berhentikan Sementara Hakim PN Jaksel dan 3 Hakim Lain

Mahkamah Agung (MA) akan memberhentikan sementara empat majelis yang diduga terlibat dalam kasus suap crude palm oil (CPO) atau impor minyak sawit mentah

DPR: MA Belum Mampu Jaga Integritas Hakim

Komisi III DPR menyesalkan Mahkamah Agung yang belum bisa menjaga integritas para hakimnya secara maksimal.

MA Akan Beri Tanggapan Terkait Kasus Dugaan Suap Ketua PN Jaksel Besok

Juru bicara Mahkamah Agung (MA), Yanto mengatakan pihaknya akan memberikan keterangan pers terkait penangkapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, MAN pada Senin

Mahkamah Agung AS Izinkan Trump Gunakan Alien Enemies Act untuk Deportasi Cepat

Mahkamah Agung Amerika Serikat mengabulkan permintaan darurat Presiden Donald Trump untuk sementara memberlakukan Alien Enemies Act, untuk mempercepat deportasi.

Ketua Mahkamah Agung AS Sanggah Seruan Trump untuk Memakzulkan Hakim

Ketua Mahkamah Agung AS, John Roberts, menegaskan pemakzulan bukanlah cara yang tepat untuk menyikapi perbedaan pendapat yudisial.

Pemerintahan Donald Trump Minta Mahkamah Agung Akhiri Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran

Pemerintahan Donald Trump mengajukan banding darurat ke Mahkamah Agung untuk melanjutkan rencana mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran.

MA Tambah Hukuman Karen Agustiawan Jadi 13 Tahun Penjara

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan vonis Karen dalam persidangan banding. Vonis penjara 9 tahun untuknya diperkuat.

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

Melahirkan Entrepreneur melalui Student Company

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia