Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Alexander Marwata menyatakan pimpinan komisi antirasuah menghormati langkah pegawai yang melaporkan pimpinan ke Dewan Pengawas terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).
PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tindak lanjut laporan 75 orang pegawainya terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Guspardi Gaus mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diikuti pegawai KPK, tidak dijadikan dasar untuk memutuskan nasib para pegawai KPK.
Pimpinan KPK menghargai langkah dari sejumlah pegawai yang tidak lolos TWK. Serta, menyerahkan sepenuhnya laporan tersebut kepada Dewas KPK.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dilaporkan anggota DPR RI Rico Sia ke KPK, atas dugaan merugikan keuangan negara.
Aturan mengenai peralihan pegawai KPK menjadi ASN sudah tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK berikut Peraturan Pemerintah (PP) turunannya.
Politisi PDIP itu pun meminta seluruh pihak termasuk 75 pegawai menaati aturan yang berlaku.
Jokowi sudah meminta agar peralihan status pegawai KPK jadi aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan skenario untuk 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK).
KPK akan melakukan pembinaan untuk para pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan.
"Proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN tidak boleh merugikan hak pegawai."
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa hasil TWK tidak dapat menjadi dasar pemberhentian 75 orang pegawai KPK.
Ia mengatakan, KPK akan melanjutkan koordinasi dengan Kemenpan RB, BKN dan lembaga terkait lainnya.
Survei Alvara pada 2017 terungkap bahwa sebanyak 19,4% ASN diketahui tak setuju dengan Pancasila sebagai dasar negara dan lebih tertarik ideologi khilafah.
Pemeriksan Azis terkait dugaan pelanggaran etik penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo menilai wajar bila dalam tes TWK ada yang lolos dan tidak lolos.
Pegawai KPK mendukung sikap Jokowi dan meminta pimpinan untuk mencabut surat keputusan atau SK terkait hasil tes TWK.
Jokowi juga menyatakan hasil TWK sebaiknya menjadi perbaikan ke depan dan tidak menjadi dasar pemberhentian pegawai.
Presiden menegaskan KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dalam memberantas korupsi.
Presiden mengatakan jika dalam hasil TWK pegawai KPK yang tak lolos terdapat kekurangan, masih ada jalan untuk perbaikan antara lain melalui jalur pendidikan kedinasan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved