KPK Apresiasi Bank Jateng Pro Aktif Cegah dan Berantas Korupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Bank Jateng yang aktif bekerjasama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejak 2017, Bank Jateng bersama KPK rajin menggelar sosialisasi dan pelatihan antikorupsi.

Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Direktur WIlayah III Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK mengatakan, pada intinya KPK ingin memastikan seluruh kegiatan Bank Jateng bersih dari korupsi. Maka para karyawan Bank Jateng pun diberi pelatihan untuk mengenali bentuk-bentuk korupsi dan cara menghindarinya.

Seperti yang dilaksanakan baru-baru ini, KPK bersama PPATK melakukan sosialisasi Implementasi NCT (Non Cash Transaction) Pemda dan Penerapan GCG (Good Corporate Governence) di Kantor Pusat Bank Jateng Kota Semarang.

Edukasi tersebut menurutnya sangat penting sebab para karyawan Bank Jateng bekerja dalam bisnis yang rentan terjadi korupsi.

"Contoh misal pada saat mereka menilai anggunan kredit, mereka bisa membesarkan, di-mark up penilaiannya. Kedua pasca pemberian kredit itu ada kick back, bahasanya ucapan trimakash, seperti itu," kata Bahtiar Ujang, Minggu (30/1/2022).

Bersihnya operasional Bank Jateng dari korupsi kemudian berpengaruh terhadap optimalnya pendapatan daerah.

"Konsen kegiatn KPK ini untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, disana  Bank jateng ini bagian daripada aset pemerintah yg memberikan devidennya pada pemilik saham yakni pemprov dan pemkab kota," katanya,

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, kerjasama dengan KPK telah dilakukan oleh Pemprov Jateng sejak periode pertama dirinya menjabat. Dirinya ingin memastikan segala kegiatan baik di pemerintahan maupun badan usaha milik daerah (BUMD) bersih dari perilaku tindak pidana korupsi.

"Sejak awal itu kita sosialisasi gratifikasi itu apa, mana yang harus dilaporkan dan dikembalikan, agar semua tahu dan menghindari korupsi," tegasnya.

Kerjasama tersebut juga termasuk dengan Bank Jateng. KPK mengawal seluruh kegiatan Bank Jateng dari pengelolaan keuangan hingga pengelolaan dan pengembalian aset.

"Ya aset, ya piutang, kalau ada masalah kita konsultasikan treatment-nya bagaimana, seperti kredit macet Jakarta itu kita komunikasikan akhirnya kita pecat oknumnya dan kita juga dukung proses hukumnya," kata Ganjar. (OL-13)

Baca Juga: Transfer Data RME dan Pelaporan Rumah Sakit ke Instituti Pemerintah Tidak Aman