Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menduga ada bau politik dalam perubahan masa jabatan pimpinan lembaga antirasuah itu.
Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang tidak yakin MK yang mengubah masa jabatan pimpinan lembaga antirasuah itu menjadi lima tahun membuat pemberantasan korupsi lebih efektif.
MANTAN penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman mempertanyakan wewenang MK mengabulkan gugatan terkait masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun.
Mahfud menjelaskan dirinya tidak pernah menyebut nama partai politik terkait aliran dana korups
WAKIL Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, tak habis pikir Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan gugatan terkait masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Putusan MK menambah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 tahun menjadi 5 tahun disebut tidak sesuai dengan kepentingan publik.
Lewat putusan itu, Nurul Ghufron bisa kembali mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK karena syarat usia sudah tak lagi mengganjalnya.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan penambahan masa jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan judicial review terkait masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun.
MK menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun dinilai tidak konstitusional dan memperpanjang menjadi lima tahun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Indal Aluminium Industry (Maspion Group) Alim Markus.
KPK mengundang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basuki Hadimuljono untuk mengikuti kegiatan penguatan integritas hari ini, Kamis (25/5).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut modus tindakan korup dalam pembangunan infrastruktur biasa dimulai dari perencanaan.
KPK miris dengan PKPU no 10 dan 11 tahun 2023 yang memebrikan karpet merah untuk mantan narapidana korupsi.
Berkas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka Izil Azhar sudah rampung dan sudah diserahkan ke jaksa. Dalam waktu dekat akan disidangkan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil sejumlah barang bukti saat menggeledah kantor Kementerian Sosial di Jakarta, pada Selasa, 23 Mei 2023.
Penggeledahan KPK di kantor Kemensos diduga terkait kasus penyaluran fiktif beras bansos PKH yang melibatkan PT Bhanda Ghara Reksa. Begini kronologinya.
"Penahanan bukan suatu keharusan, penahanan merupakan upaya paksa jika penyidik dihadapkan pada kondisinya ada alasan takut tersangka melarikan diri, takut menghilangkan alat bukti."
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengaku tidak masalah kantor Kemensos di Jakarta digeledah KPK, jika ada dugaan korupsi bantuan sosial yang dicurigai terjadi di sana.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved