Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa puluhan orang terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan.
"KPK juga sudah melakukan permintaan terhadap ASN dan pejabat lainnya di Kementan, lebih dari 30 orang yang sudah dimintai keterangan," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin, (19/6).
KPK akan menganalisis berbagai keterangan pada pihak yang diperiksa tersebut. Termasuk keterangan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang sudah diperiksa.
Baca juga : KPK Tegaskan Tak Istemewakan Pemeriksaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
"Kami segera menganalisis setelah ini kami lakukan analisa terhadap seluruh keterangan dari pihak-pihak yang telah diundang dalam proses penyelidikan untuk menentukan sikap nanti seperti apa," jelas Ali.
Baca juga : Menteri Pertanian Penuhi Panggilan KPK
SYL diperiksa KPK hari ini. Ia enggan berbicara banyak mengenai pemeriksaan tersebut serta menjawab pertanyaan dari awak media.
Ia hanya memastikan bakal kooperatif memenuhi panggilan KPK bila keterangannya dibutuhkan kembali.
"Akan kooperatif kapanpun dibutuhkan saya siap hadir," ucap SYL. (MGN/Z-8)
Amran menegaskan, kunci swasembada bawang putih terletak pada keberanian menetapkan target luas tanam yang memadai dan konsistensi kerja di lapangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan tegas melarang seluruh Rumah Potong Hewan (RPH) menaikkan harga daging sapi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turun langsung ke Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana longsor.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyelundupan komoditas pertanian ilegal di Semarang.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan nasional dalam kondisi aman selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
POLDA Metro Jaya menyebut bahwa kasus pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus berjalan.
Proses hukum kasus pemerasan ini sudah cukup terlalu lama dan berlarut-larut. Hal itu tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kapolri tak menekankan target penyelesaian kasus Firli. Dia hanya menegaskan hal itu menjadi fokus Polri untuk segera dituntaskan.
Penyidikan atas penanganan perkara a quo pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di Gedung Bareskrim telah dilakukan koordinasi dengan KPK RI terkait penanganan perkara tersebut.
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menjamin penyidikan berjalan secara profesional, yakni prosedural dan tuntas. Kemudian, transparan dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved