Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo diminta mrespon penanuliran penetapan kepala basarnas sebagai tersangka oleh KPK.
Pejabat KPK yang mengumumkan OTT di Basarnas mendapatkan teror karangan bunga di rumahnya.
Ghufron mengungkapkan sejumlah teror dialami struktur dan pimpinan KPK. Mulai dari difitnah mem-follow akun porno, kiriman karangan bunga, hingga ancaman nyawa.
Diterpa kabar mem-follow akun porno, Nurul Ghufron mengklaim dirinya difitnah dan ada upaya pembunuhan karakter.
KPK akan menjadi pelopor koordinasi antar penegak hukum Indonesia dalam penanganan kasus korupsi.
Pembentukan budaya antirasuah di masyarakat Indonesia dinilai penting. Regulasi dan pengawasan akan percuma bila kebiasaan itu masih ada.
Firli membantah tidak ada koordinasi dengan TNI. Pasalnya Mabes TNI sudah dilibatkan dalam gelar perkara kasus Basarnas.
Firli Bahuri berharap penuntasan kasus rasuah Basarnas tidak berhenti di satu titik.
“Pimpinan KPK amatir dalam kasus ini, langkah TNI juga keliru datang ke KPK, pimpinan KPK yang audiensi ke Puspom TNI juga keliru. Panglima TNI juga tak boleh diam,”
Pasal 47 UU TNI dengan tegas mengatur bahwa prajurit aktif datang dan ditempatkan di Basarnas harus tunduk pada ketentuan administrasi, tunduk pada hukum pengawasan di kementerian/lembaga.
Mahfud menjelaskan penetapan tersangka Henri dalam kasus itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak perlu diperdebatkan.
Pernyataan Firli dinilai telat. Selaku pimpinan KPK, Firli seharusnya mengambil tanggung jawab penuh.
KPK seharusnya tidak takut menegakan hukum karena memiliki bukti yang kuat.
Presiden diminta menjadi penengah terkait kasus OTT KPK yang melibatkan perwira aktif TNI.
Asrul Sani berharap bukan hanya sipil yang dipidanakan dalam kasus suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan di Basarnas.
“Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU KPK, seluruh proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di KPK itu di bawah pimpinan KPK."
Komisi I DPR menilai kasus yang menjerat prajurit TNI aktif harus diserahkan ke Puspom TNI.
Menko Polhukam Mahfud MD meminta semua pihak untuk menyudahi kisruh perdebatan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan TNI terkait OTT suap di Basarnas
PENGAMAT militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, menyoroti kelalaian KPK yang tidak melibatkan Puspom TNI dalam menangani korupsi Basarnas.
PENGAMAT Militer dari ISESS Khairul Fahmi mengatakan penanganan kasus korupsi Basarnas paling tepat diselesaikan dengan peradilan koneksitas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved