Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK dinilai layak menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
KPK rampung memeriksa aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta Hengki yang menjadi otak pembuat skema pungli di rutan KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan kamera pengintai atau CCTV di Bandung Smart City. Ada tersangka baru yang ditetapkan.
KOORDINATOR Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, mendesak polisi untuk segera menahan bekas Ketua KPK, Firli Bahuri.
KPK memanggil ASN Pemda DKI Hengki dalam kasus dugaan pungli di rutan, hari ini.
Jaksa diminta tidak sembarangan memindahkan tahanan ke Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat.
Sebanyak 144 kampus yang tergabung dalam program PIEPTN diharapkan memiliki peta rawan korupsi.
Hari ini Dewas KPK kembali menggelar sidang etik untuk dua tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan).
SEBANYAK 601 kasus korupsi jerat kepala daerah selama 19 tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyatakan pentingnya pendidikan antirasuah bagi pejabat.
SEBANYAK 601 kasus korupsi jerat Kepala Daerah selama 19 tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyatakan pentingnya pendidikan antirasuah bagi pejabat.
Sebanyak 601 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah wali kota sampai bupati selama 19 tahun.
KPK menyebut tindakan koruptif dalam pengadaan barang, dan jasa di Indonesia masih banyak, bahkan mendominasi persidangan.
KPK memastikan penyidikan dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) berbeda dengan vonis etik.
KPK masih mengumpulkan barang bukti sebelum memanggil tersangka kasus dugaan korupsi investasi fiktif PT Taspen.
KPK berjanji bakal transparan dalam mengusut dugaan pencurian uang dinas di lembag antrasuah tersebut
KPK memastikan kasus dugaan rasuah dalam investasi fiktif di PT Taspen (Persero) bukan pemberian maupun penerimaan suap, dan gratifikasi. Sebab, ada kerugian negara yang timbul.
Sebanyak 16 menteri belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur nonaktif PT Taspen (Persero) Antonius Nicholas Stephanus Kosasih akan dipanggil sebagai tersangka dugaan korupsi investasi fiktif.
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai aparat penegak hukum harus dijaga dari berbagai upaya ketidakadilan politik.
KPK membagikan sejumlah barang hasil rampasan kasus korupsi keenam instansi untuk dapat dimanfaatkan lembaga tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved