Berita Terbaru konflik kepentingan Hari Ini

Lukman Edy Siap Buka-bukaan kepada Polisi

DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melaporkan Eks Sekjen PKB Lukman Edy terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.

Kiai Sepuh Perlu Turun Tangan Tengahi Konflik PBNU-PKB

Jamiluddin mengatakan kiai khos sejatinya kiai kharismatik yang dihormati di NU. Karena itu, siapa pun yang mengaku warga NU akan menghormati Kyai Khos.

PBNU Panggil Sekjen PKB untuk Dimintai Keterangan

Massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur Menggugat menuntut Gus Yahya untuk mundur dari kepengurusan lembaga yang dipimpinnya.

Ormas Kelola Tambang Rawan Konflik Kepentingan

DIREKTUR eksekutif Pushep Bisman Bakhtiar berpandangan pemberian prioritas dalam lelang pertambangan batu bara ke organisasi masyarakat atau ormas keagamaan rawan akan konflik kepentingan

Publik Diminta Ikut Awasi Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Jangan ada oknum-oknum yang memanfaatkan izin pengelolaan tambang untuk kepentingan pribadi.

214 Pegawai Baru KPK Mulai Bekerja, Diminta Jaga Integritas

Sebanyak 214 pegawai baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai bekerja di 19 divisi, hari ini, Selasa (30/4). Mereka semua diingatkan untuk menjunjung tinggi integritas.

Hindari Potensi Konflik Kepentingan, Revisi UU Pilkada Harus Dilakukan Usai Pilkada

PENGAMAT politik Prof Lili Romli mengatakan rencana DPR untuk merevisi UU Pilkada tidak tepat dilakukan saat ini. UU tersebut sebaiknya direvisi pasca Pilkada bersamaan dengan UU Pemilu

KPK Ingatkan Konflik Kepentingan Embrio Korupsi dalam Bansos Berlogo Calon

Terkait bansos berlogo caleg, Alexander Marwata mengatakan KPK sebetulnya sudah berkali-kali mengingatkan dengan kemungkinan adanya konflik kepentingan.

Sikap Jokowi, Nawawi Bahas Konflik Kepentingan Perilaku Korupsi

Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan benturan kepentingan bukan lagi sekadar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri.

Cegah Konflik Kepentingan, PP 53/2023 Harus Direvisi

PERATURAN Pemerintah 53/2023 yang diteken Presiden Joko Widodo menyatakan menteri, DPR, hingga kepala daerah tidak wajib mundur dari jabatan jika maju sebagai capres dan cawapres.

02 tidak Mau Mundur

Paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengeklaim tidak memiliki konflik kepentingan dengan pemerintahan sekarang, sehingga tidak perlu mundur

Partai Politik di DPR Jangan Tersandera Kepentingan

DPR diharapkan memiliki kemauan politik dalam mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo dan jangan tersandera kepentingan.

Anies Nilai Pejabat Negara yang Sibuk Kampanye Sedang Diuji

Capres Anies Baswedan menilai pejabat negara yang sibuk kampanye sedang menghadapi ujian. Mereka diuji mampu atau tidak menempatkan posisinya agar tak terjadi konflik kepentingan

Anies: Menteri punya Konflik Kepentingan Harus Lengser

CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berbicara soal konsistensi seorang menteri terhindar dari konflik kepentingan.

Presiden Jokowi Ungkapan 3 Cara agar Kemitraan ASEAN - Jepang Menjadi Solusi Konflik

Perhelatan KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang yang dibuka Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo pada Minggu (17/12).

Segera Tetapkan Tersangka Pemeras SYL untuk Hindari Perang Lembaga

Semakin lama penetapan tersangka bagi orang yang terduga melakukan pemerasan maka semakin orang yang mempunyai konflik kepentingan.

Profil Anwar Usman, Ketua MK yang Diberhentikan karena Skandal Dinasti Politik

Setelah menikahi adik Presiden Joko Widodo pada 2022 lalu, sejumlah pihak ramai meminta Anwar Usman mundur dari jabatannya demi menghindari konflik kepentingan.

Rawan Konflik Kepentingan, Menteri Nyapres atau Masuk Tim Kampanye Sebaiknya Mundur

'Apakah nanti mereka benar-benar tidak akan memanfaatkan jabatan beserta fasilitas yang menyertainya, tidak akan terjadi. Untuk menghindari hal tersebut mestinya mereka mundur," 

Jokowi Kumpulkan 197 Pj Kepala Daerah, Indikasikan Kepentingan 2024

SEBANYAK 197 penjabat (pj) kepala daerah yang dikumpulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai bentuk indikasi kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

16 Akademisi Hukum Tata Negara Minta MKMK Pecat Anwar Usman

Anwar dinilai terlibat konflik kepentingan dalam memutuskan syarat batas usia minimal capres cawapres, sehingga para akademisi meminta MKMK menjatuhkan hukuman berat berupa pemecatan

Membangun Negara dari Rahim: Stunting, Ujian Peradaban dan Masa Depan Bangsa

Menjaga Wajah Manusia di Era Algoritma

Pemborosan Negara Di Balik Musibah ATR 42-500

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia