Berita Terbaru Kepala Daerah Hari Ini

Putusan MK Berpotensi Buat Konflik Jokowi vs Mega Makin Terbuka

Putusan MK soal batas usia capres cawapres disebut bisa semakin menyulut konflik antara Joko Widodo dan Ketum PDIP Megawati.

MK Hapus Syarat Usia Kepala Daerah di Pilpres, Pakar: Lebih Parah dari Orde Baru

Putusan MK soal batas usia capres cawapres otomatis membuka peluang bagi Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk mengikuti pilpres 2024.

Pandangan Hakim Terbelah, MK Akhirnya Hapus Syarat Usia Minimum Capres-cawapres

MK mengabulkan permohonan pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

MK Kabulkan Sebagian Gugatan Mahasiswa Pengagum Gibran Soal Batas Usia Capres-Cawapres

Gugatan pengangum Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mahasiswa atas nama Almas Tsaqibbirru soal batas usia capres-cawapres dikabulkan MK.

Kabulkan Sebagian Gugatan Usia Capres-Cawapres, Kepala Daerah Belum 40 Tahun Bisa Maju Pilpres

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memaparkan pertimbangan saat menerima sebagian gugatan soal batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Tolak Gugatan Lima Kepala Daerah, Dua Hakim MK Dissenting Opinion

Dua hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Sebulan Jelang Penyelenggaraan Piala Dunia U-17, Erick : Persiapan Baik-Baik Saja

Erick menyampaikan sudah berkoordinasi dengan Menpora serta kepala daerah gubernur/bupati/walikota untuk memastikan persiapan di masing-masing kota tuan rumah bisa maksimal.

Mahfud MD: 84 Persen Kepala Daerah Terpilih dengan Keterlibatan Cukong

Menurut dia, praktik-praktik semacam itu muncul karena para calon harus memastikan mendapatkan dana agar nantinya terpilih

Pemkab Kaimana Raih BKN Award 2023

Bupati Kaimana Freddy Thie menyatakan, penghargaan ini berkat kerja keras seluruh ASN Kaimana dan dukungan lapisan masyarakat

BSKDN Kemendagri Apresiasi 9 Provinsi Nominator Innovative Government Award 2023

Provinsi tersebut meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan.

Kepala Daerah di Sulsel Diminta Penetrasi Pasar

Apa yang perlu diperkuat saat ini tidak hanya ketahanan pangan, tetapi juga kedaulatan pangan.

Permohonan Uji Materi Batas Usia Minimal Capres-Cawapres Dicabut

PEMOHON pengujian batas usia minimal Capres-Cawapres Hite Badenggan Lumbantoruan dan Marson Lumbanbatu mencabut permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Percepatan Pilkada Disebut Jadi Karpet Merah Anak-Mantu Jokowi

RENCANA percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 dari yang semula pada November menjadi September dinilai sebagai upaya memberikan karpet merah bagi anak dan menantu Presiden Joko Widodo.

Bawaslu Soroti Potensi Kerawanan Penjabat Daerah Nyalon Kada

Kepala daerah yang mencalonan diri pada Pilkada 2024 membuka potensi kerawanan pelanggaran.

Mendagri Sebut Ada Kekosongan Pemimpin di 545 Daerah Bila Pilkada Tak Dipercepat

Sebanyak 545 daerah berpotensi memiliki kekosongan pemimpin bila Pilkada 2024 tidak dipercepat ke September 2024.

Bertemu Komisi II DPR, ICW Adukan Kejanggalan Penunjukkan Pj Kepala Daerah

Komisi II DPR akan memberikan atensi terhadap masukan atau aspirasi yang disampaikan ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil terkait penunjukan Pj yang dinilai tidak transparan dan akuntabel.

Enam Penjabat Kepala Daerah di Jawa Barat akan Dilantik Pekan Depan

KEMENTERIAN Dalam Negeri sudah menetapkan enam penjabat kepala daerah di Jawa Barat. Mereka terdiri dari tiga penjabat bupati dan tiga penjabat wali kota.

7 Nama Penjabat Kepala Daerah Sumatra Selatan Diumumkan

Tujuh nama penjabat akan mengisi kekosongan kepemimpinan kepala daerah di Sumsel. Pelantikan akan dilakukan pada Senin, 18 September 2023.

KPK Ingatkan Pj Kepala Daerah: Berintegritas Atau Kami Panggil!

Penjabat Kepala Daerah diminta menjaga integritas bila tidak ingin dipanggil KPK.

Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Harus Transparan

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) harus transparan, akuntabel dan sesuai dengan mekanisme perundangan dalam melantik penjabat kepala daerah.

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

Bianglala Astacita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia