Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
Pakar hukum UGM menyebut ada keanehan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membuat klausul tegas dalam PKPU bahwa hanya gubernur saja yang boleh maju sebagai capres atau cawapres.
"Bahwa dalam hal terdapat kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang akan dicalonkan sebagai capres-cawpares, maka diberlakukan ketentuan Pasal 171 ayat 1 dan 4 UU Nomor 7 Tahun 2017."
Putusan MK soal batas usia capres cawapres disebut bisa semakin menyulut konflik antara Joko Widodo dan Ketum PDIP Megawati.
Putusan MK soal batas usia capres cawapres otomatis membuka peluang bagi Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk mengikuti pilpres 2024.
MK mengabulkan permohonan pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
Gugatan pengangum Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mahasiswa atas nama Almas Tsaqibbirru soal batas usia capres-cawapres dikabulkan MK.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memaparkan pertimbangan saat menerima sebagian gugatan soal batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Dua hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion.
Erick menyampaikan sudah berkoordinasi dengan Menpora serta kepala daerah gubernur/bupati/walikota untuk memastikan persiapan di masing-masing kota tuan rumah bisa maksimal.
Menurut dia, praktik-praktik semacam itu muncul karena para calon harus memastikan mendapatkan dana agar nantinya terpilih
Bupati Kaimana Freddy Thie menyatakan, penghargaan ini berkat kerja keras seluruh ASN Kaimana dan dukungan lapisan masyarakat
Provinsi tersebut meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan.
Apa yang perlu diperkuat saat ini tidak hanya ketahananĀ pangan, tetapi juga kedaulatan pangan.
PEMOHON pengujian batas usia minimal Capres-Cawapres Hite Badenggan Lumbantoruan dan Marson Lumbanbatu mencabut permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK).
RENCANA percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 dari yang semula pada November menjadi September dinilai sebagai upaya memberikan karpet merah bagi anak dan menantu Presiden Joko Widodo.
Kepala daerah yang mencalonan diri pada Pilkada 2024 membuka potensi kerawanan pelanggaran.
Sebanyak 545 daerah berpotensi memiliki kekosongan pemimpin bila Pilkada 2024 tidak dipercepat ke September 2024.
Komisi II DPR akan memberikan atensi terhadap masukan atau aspirasi yang disampaikan ICW danĀ Koalisi Masyarakat Sipil terkait penunjukan Pj yang dinilai tidak transparan dan akuntabel.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved