Tata Kelola Good Governance di Kendal Role Model Kepala Daerah Lain

PENGAMAT kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah berpendapat kebijakan Bupati Kendal Dico Ganinduto telah memenuhi kebutuhan publik.

Hal tersebut tampak dari sejumlah kebijakan yang terealisasi melalui langkah-langkah perencanaan tata kelola yang matang dan melibatkan partisipasi publik.

"Langkah-langkah yang diterapkan kelihatannya sudah melalui perencanaan yang matang dan partisipasi publik yang kuat. Karena kan ada kontrol, kendali pengawasan dari publik juga itu," kata Trubus lewat keterangan tertulis, Rabu (7/2)

Baca juga : Pengisian Penjabat Kepala Daerah Harus Sesuai Prinsip Tata Kelola Pemerintahan

Dico, jelas Trubus, bisa menjadi role model good governance bagi kepala daerah dalam membangun wilayahnya.  "Apa yang dilakukan oleh Bupati Kendal ini bisa menjadi icon, pemimpin daerah lainnya dengan mengambil model-model membuat kebijakan yang populis, tapi program-programnya jelas terukur dan hasilnya konkrit," kata dia.

Selain itu, Trubus juga menilai bahwa dalam membangun Kabupaten Kendal, kemampuan Dico sebagai kepala daerah dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik telah melahirkan layanan publik yang cukup optimal.

"Biasanya kebanyakan pembangunan di daerah itu kan lemahnya di pengawasan, karena lebih cenderung membuat kebijakan, misalnya pembangunan infrastruktur kecenderungannya hanya untuk memenuhi target-target APBD," tandas Trubus.

Baca juga : Gandeng KNKG, KemenKopUKM Siap Adopsi PUG-KOPIN untuk Perbaiki Ekosistem Koperasi

Lebih lanjut, menurutnya terkait dengan program-program pemberdayaan masyarakat, misalnya menangani tingkat kemiskinan, stunting dan sebagainya juga berjalan karena ada suasana publik yang ikut mendukungnya.

"Dalam arti bahwa selain pendanaan yang memadai, berkesinambungan juga publik sendiri dilibatkan. Jadi di situ ada semacam inklusi, jadi pelibatan publik yang kuat sehingga inklusinya memenuhi standar yang telah ditetapkan," tambahnya.

Ia menyebut bahwa dari sisi birokrasinya juga cukup bersih, sehingga perilaku-perilaku koruptif pejabat di Kabupaten Kendal relatif minim.

Baca juga : KPK: Ada Pemda Dapat Skor MCP Nol

"Mungkin aparat pengawas internal pemerintah dalam hal ini inspektorat berjalan dengan optimal itu, artinya perilaku perilaku koruptif yang dilakukan oleh birokrasi itu bisa ditangani dengan cukup baik, mungkin aspek transparansi yaa akuntabikitasnya sudah cukup bagus," pungkasnya. (P-4)

Baca juga : Upbit Dukung Tata Kelola Perusahaan di Industri Blockchain Indonesia