Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Pilar Sosial terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna.
PEMERINTAH memastikan pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua periode 2019 akan dilaksanakan mulai awal April ini di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan PKH ditujukan untuk biaya sekolah anak-anak dan peningkatan gizi anak-anak melalui penyediaan pangan bergizi.
Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan PKH ditujukan untuk biaya sekolah anak-anak dan peningkatan gizi anak-anak melalui penyediaan pangan bergizi.
Menteri berpesan agar mereka tetap ceria kendati sedang mengalami musibah banjir bandang beberapa waktu lalu.
Pelatihan itu dimaksudkan untuk memberikan keterampilan guna menciptakan kemandirian ekonomi.
Agus juga menyampaikan salam dan ucapan selamat ulang tahun dari Presiden Joko Widodo.
Agus juga menyampaikan salam dan ucapan selamat ulang tahun dari Presiden Joko Widodo.
Mensos mengatakan besarnya bantuan dana stimulan pembangunan rumah bervariasi menyesuaikan kondisi kerusakan rumah.
Mensos mengatakan besarnya bantuan dana stimulan pembangunan rumah bervariasi menyesuaikan kondisi kerusakan rumah.
Menteri Agus meminta proses pendataan korban meninggal bisa dipercepat agar santunan bisa segera disalurkan
DIREKTUR Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, Nur Pujianto
DIREKTUR Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, Nur Pujianto
Presiden mengingatkan agar dana PKH digunakan untuk pendidikan dan gizi anak.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan Presiden didampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada Kamis (14/3) bertemu dengan 1.200 orang terdiri dari 72 ketua kelompok PKH, 928 KPM PKH dari tujuh kecamatan, 200 SDM PKH dan BPNT, serta undangan dari stakeholder Kementerian Sosial.
Rekrutmen dilakukan untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan pendamping sebelumnya karena diterima sebagai PNS dan menjadi caleg
Pemerintah terus meningkatkan jumlah anggaran untuk PKH dari Rp19 triliun menjadi Rp23 triliun. Tujuannya untuk mempercepat penurunan jumlah orang miskin.
Pemda mempunyai kewajiban untuk menyediakan alokasi anggaran minimal 5% dihitung dari total bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota
Mensos mengatakan belum genap satu bulan sejak program ini diluncurkan, TMS telah bergulir kencang di berbagai provinsi, kabupaten dan kota
Pilar-pilar sosial yang punya kapasitas dan intelektualitas baik dipercaya bakal mampu memerangi hoaks.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved