Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial membekali 50 mantan warga binaan permasyarakatan (BWBP) atau mantan napi dengan kegiatan bimbingan pengembangan agrobisnis. Pelatihan itu dimaksudkan untuk memberikan keterampilan guna menciptakan kemandirian ekonomi.
“Kegiatan pelatihan agrobisnis dimaksudkan untuk mempersiapkan, melatih, dan memotivasi BWBP agar dapat mandiri menentukan bidang usaha yang dipilih sesuai dengan pelatihan agrobisnis yang telah dipelajari, " kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita melalui siaran pers Kementerian Sosial, Senin (25/3) malam.
Mensos memgatakan BWBP atau eks napi sering kali dihadapkan dengan berbagai persoalan sosial seperti kehidupan ekonomi yang sangat terbatas, mengalami stigma, dan diskriminasi dari lingkungan termasuk keluarganya sendiri.
Baca juga: Mensos: Tagana Berkontribusi Nyata bagi Bangsa
Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan advokasi dan solusi berupa pembinaan BWBP yang menjadi salah satu sasaran program PMKS.
Data Kementerian Sosial menunjukkan jumlah BWBP mencapai 109.487 orang.
"Bila kondisi ini tidak diatasi, ada kemungkinan mereka akan kembali melakukan tindakan yang melanggar hukum sebagaimana yang pernah dilakukan sebelum mereka tinggal di Lembaga Pemasyarakatan," kata Mensos.
Para mantan narapidana mendapat bekal keterampilan yang bermanfaat seperti agrobisnis.
Adapun tujuan kegiatan rehabilitasi sosial BWBP melalui pengembangan usaha kemandirian di bidang agrobisnis, melatih dan mempersiapkan BWBP menjadi petani di masa depan yang tangguh dan mandiri dan mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan dan usahanya di bidang agrobisnis sesuai dengan pelatihan yang didapat.
Bimbingan di bidang agrobisnis yang terdiri dari pelatihan pertanian, peternakan, dan perikanan terpadu angkatan ke-5, diikuti sebanyak 50 peserta berasal dari Jawa Tengah.
Seluruh peserta akan mendapatkan pelatihan selama 2 minggu lebih, dengan berbagai jenis keterampilan. Dengan harapan seluruh peserta dapat hidup mandiri bersama keluarganya.
Lebih lanjut, peserta tidak hanya akan menerima bantuan modal usaha yang telah disiapkan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang, tetapi juga berbagai program pemerintah lainnya seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar bagi anak-anak. (OL-2)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved