Berita Terbaru Jiwasraya Hari Ini

Inilah Daftar Aset Korupsi Jiwasraya yang Akan Dilelang, Beserta Harganya

Selain Harley Davidson, PPA juga akan melelang 15 unit mobil dari enam terpidana megakorupsi Jiwasraya.

MAKI Desak Kejagung Kejar Aset Heru Hidayat Hingga ke Luar Negeri

Heru Hidayat salah satu terdakwa Asabri, tercantum dalam daftar 100 orang terkaya Indondesia versi Forbes pada akhir tahun 2020.

Tiga Tersangka ASABRI Berpotensi Dituntut Hukuman Mati

Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat saat ini sudah berstatus terdakwa kasus ASABRI.

Jaksa Agung Kaji Opsi Hukuman Mati bagi Koruptor

Setidaknya, ada dua perkara megakorupsi yang disoroti Jaksa Agung ST Burhanuddin, lantaran menimbulkan kerugian negara yang besar, yakni Jiwasraya dan Asabri.

Kejagung Amankan Tanah Rampasan Benny Tjokro terkait Jiwasraya

Menurut Elan, pihak kejaksaan kini telah memasang 36 tanda atau plang di sekitar tanah tersebut sebagai bentuk pengamanan serta informasi bagi warga sekitar.

Kejagung Bantah Sudah Setor Rp11,697 Miliar ke Negara terkait Jiwasraya

KEJAGUNG membantah telah menyetor uang sejumlah Rp11,697 miliar ke kas negara terkait kasus megakorupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (persero).

Perkara Jiwasraya, Jaksa Setor Rp11,697 Miliar ke Kas Negara

"Uang yang telah dieksekusi adalah uang yang disita pada saat penyidikan kemudian diputus dirampas untuk negara," kata Kepala PPA Elan Suherlan

Jaksa Masih Teliti Putusan Keberatan Wanaartha

Wanaartha mengajukan keberatan atas pemblokiran rekening perusahaan oleh Kejaksaan Agung.

Pengamat Pesimis Uang Pengganti Korupsi Jiwasraya Rp16,7 Triliun Bisa Terpenuhi

Heru dan Benny divonis membayar uang pengganti yang jumlahnya masing-masing Rp10,728 triliun dan Rp6,078 triliun.

Yenti: Pidana Tambahan Uang Pengganti Sulit Diterapkan Jika Terpidana Kasus Jiwasraya Divonis Seumur Hidup

"Kecuali terpidana dihukum semisal 20 tahun, dan hakim memerintahkan jaksa menyita atau merampas aset sebagai pidana tambahan."

Tak Bayar Uang Rp6 Triliun, Lawyer: Bentjok Sudah Tak Punya Apa-apa Lagi 

Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memvonis Komisaris PT Hanson International itu pidana uang pengganti sebesar Rp6,087 triliun. 

Tak Bayar Uang Pengganti Rp16 Triliun, Jaksa Telisik Aset Heru-Bentjok

DUA terpidana kasus megakorupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (persero), yakni Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, tidak membayar pidana tambahan uang pengganti Rp16,708 Triliun.

Perkara Jiwasraya, Jaksa Sudah Setor Rp10 Miliar ke Negara

Jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menyetor Rp10 miliar ke negara terkait perkara korupsi dan pencucian uang pada PT Asuransi Jiwasraya (persero/AJS).

Rentan Gugatan Pihak Ketiga, Kejagung harus Hati-Hati Eksekusi Aset Jiwasraya

Pasalnya, pihak ketiga yang merasa asetnya ikut tersangkut dalam proses penyitaan bisa mengajukan gugatan perdata.

Komjak Minta Eksekusi Uang Pengganti Benny Tjokro dan Heru Hidayat Dilakukan Maksimal

Komjak mendorong agar jaksa eksekutor terus berupaya maksimal untuk melakukan asset tracing terpidana.

Ditanya Uang Pengganti Rp16,7 Triliun, Benny Tjokro dan Heru Kompak Bungkam

Benny Tjokrosaputro dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp6,078 triliun. Sedangkan Heru dihukum pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp10,728 triliun.

Benny Tjokro dan Heru Hidayat Dieksekusi ke Cipinang

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bima Suprayoga langsung menunjuk jaksa eksekutor untuk melakukan ekseksui. Heru, Syahmirwan, dan Joko dijebloskan ke Rutan Cipinang.

Putusan Kasasi Tetap Dihukum Seumur Hidup, Benny Tjokro Harus Segera Dieksekusi

Yenti Garnasih menjelaskan dengan adanya putusan kasasi itu, maka jaksa sudah bisa melakukan eksekusi terhadap Benny dan Heru.

Pembatalan Dakwaan 13 Manajer Investasi Akibat Kecerobohan dan Tidak Profesional

Pembatalan tersebut terkait penggabungan 13 berkas perkara menjadi satu surat dakwaan.

Polemik Surat Dakwaan 13 Manajer Investasi Disebut Hanya Soal Cara Pandang

"JPU memandang penerapan Pasal 141 huruf c KUHAP akan mempermudah proses pemeriksaan, namun majelis hakim berpandangan hal tersebut akan mempersulit hakim nantinya,"

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia