Berita Terbaru E Ktp Hari Ini

Mekanisme Penonaktifan NIK Jakarta Harus Teratur

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tidak gegabah menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK). Seluruh mekanisme itu harus dilakukan secara teratur.

Wujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kemendagri Dorong Percepatan Digital ID

Kemendagri terus mengupayakan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID.

Pemprov DKI Segera Lakukan Penataan Data KTP

Pemeirntah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan melakukan penataan data kependudukan warga Ibu Kota

Dinas Dukcapil DKI Jakarta Buka Loket Layanan di Hari Pemungutan Suara

DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta akan membuka loket untuk melayani warga yang akan melakukan pencetakan KTP elektronik (e-ktp).

2.819 Orang Pemilih Potensial di Depok Terancam Tak Bisa Nyoblos Karena Tak Punya e-KTP

SEBANYAK 2.819 jiwa warga Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) belum punya e-KTP alias belum melakukan perekaman e-KTP dan terancam tak bisa mencoblos di Pemilu 2024.

Kurang dari Sepekan Pemilu, 32 Ribu Pemilih Depok Rekam e-KTP

Kurang dari satu pekan menjalani hari H pemilihan umum presiden dan legislatif, permintaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) membeludak.

Pemkot Depok Kebut Perekaman E-KTP Pemilih Pemula

Pemkot Depok Kebut Perekaman E-KTP pemilih pemula

Percepat Perekaman E-KTP, Disdukcapil Majalengka Jemput Bola

Strategi percepatan perekaman KTP-el kategori pemilih pemula terus dilakukan.

Menjelang Pemilu 2024, 200 Ribu Lebih NIK Dinonaktifkan Disdukcapil

Dinas Dukcapil DKI sebelumnya berencana menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai imbas dari masih banyaknya warga daerah lain yang ber-KTP DKI.

Pemprov Kalsel Dorong Aktivasi IKD

Pengaplikasian IKD, dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana pendukung.

Ganjar Sebut Bansos Tetap Ada, Hanya akan Diatur agar Tepat Sasaran

PASANGAN calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud MD mengaku sering mendengar keluh kesah dari masyarakat miskin yang tidak menerima bansos. Mereka merancang program KTP Sakti. 

Integrasi NIK dan Data Bansos agar Lebih Tepat Sasaran

KEPALA Pusat Riset Kependudukan (PRK) BRIN Nawawi menilai pengintegrasian data penerima bantuan sosial (bansos) dan data kependudukan (NIK) sebagai hal yang layak dilakukan.

3 Cara Sempurnakan Bansos

DIREKTUR Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah mengatakan, lakukan tiga hal ini agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. “Pertama, didasarkan pada data kependudukan yang akurat.

Muhadjir Sesali 8 Pengungsi Rohingya Kantongi KTP Medan

Perlu ditelusuri siapa yang membuat KTP palsu tersebut.

Jokowi Ngaku Belum Tahu Agus Rahardjo Dilaporkan ke Bareskrim

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mengetahui mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dilaporkan ke Bareskrim Polri.

DPR Minta Pemda Sumsel Perlu Gencarkan Sosialisasi Program Berobat Pakai KTP

Ada anggaran yang disediakan Pemda Sumsel untuk masyarakat bisa berobat hanya dengan menunjukan KTP, ini sangat bagus, kesehatan adalahh hak seluruh masyarakat.

PNM Ingatkan Pentingnya Verifikasi sebelum Ajukan Pinjaman, Ini Caranya

KEBERADAAN fintech p2p atau pinjaman online (pinjol) ilegal marak. Banyak masyarakat tergiur dengan pinjaman yang mudah dan cepat tanpa jaminan, hanya bermodalkan KTP.

Insentif Pembelian Motor Listrik, Pengamat: Pemerintah tidak Serius Mengembangkan Transportasi Publik

PENGAMAT Tata Kota Universitas Tri Sakti, Nirwono Yoga mengatakan kebijakan Menteri Perindustrian yang menerbitkan aturan satu KTP mendapatkan insentif pembelian motor listrik

Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Jamin Stok Blangko E-KTP Aman

DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memastikan stok blangko E-KTP aman jelang Pemilu 2024.

Nasib 19 Ribu Pemilih Potensial di Flores Timur Tergantung Blanko KTP-e

Meski sudah masuk DPT, pemilih potensial kemungkinan besar tidak bisa menggunakan hak pilih mereka pada Pemilihan Umum 2024 lantaran belum memiliki KTP elektronik.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting