Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIREKTUR Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah mengatakan, lakukan tiga hal ini agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. “Pertama, didasarkan pada data kependudukan yang akurat. Harus memiliki data yang sangat akurat terkait penduduk,” kata Piter saat dihubungi, Senin (18/12).
Kerjasama antara Dukcapil dan Pemda memastikan agar data penduduk akurat. Dengan data yang baik, maka sudah diketahui profil calon penerima bansos adalah mereka yang memenuhi kriteria.
“Kedua, perlu mengembangkan sistem dan mekanisme yang baik didukung oleh teknologi digital,” imbuh Piter.
Baca juga: Anies-Muhaimin Tawarkan Bansos Plus, Ini Manfaat dan Targetnya
Kecanggihan teknologi dewasa ini harus dimanfaatkan untuk mengelola data yang tersedia. Kemudian, tidak kalah penting penguatan kapasitas sumber daya manusia.
“Ketiga, memastikan SDM pengelola mereka benar-benar terpercaya,” tegas Piter.
Baca juga: Politisi Diingatkan agar tidak Mempolitisasi Bansos
Menurut Piter, bansos menjadi program unggulan di setiap pemerintahan. Namun kritik tentang bansos salah sasaran juga masih terus terdengar. Bansos dimaksudkan untuk mengurangi beban penduduk miskin memenuhi kehidupan hidupnya.
Piter mengingatkan, bansos harus bisa dinikmati oleh masyarakat dengan kemiskinan ekstrim. “Seharusnya mereka menjadi fokus utama untuk mendapatkan bansos,” tandas Piter.
Sebelumnya, calon presiden Ganjar Pranowo berjanji untuk mempertahankan sejumlah program bantuan sosial di masa pemerintahannya jika terpilih sebagai presiden. Namun, pembenahan perlu diadopsi agar skema bansos bisa disempurnakan. Ganjar memiliki program KTP Sakti yang mengintegrasikan seluruh data dalam KTP. Hal itu sangat diperlukan agar program pemerintah tepat sasaran. Nantinya, program keluarga harapan (PKH) hingga bantuan kesehatan hanya melewati satu akses.
“Itulah KTP Sakti yang sekarang kita siapkan dengan data yang benar, distribusi akan benar. Ukuran keluarga miskin itu apa, nanti tinggal masuk dalam chip KTP, begitu, sudah masuk, maka itu menjadi KTP Sakti," tutur Ganjar.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Law and Economic Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu strategi utama untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, bansos patut diarahkan untuk mencapai dua tujuan spesifik. bansos sangat erat terkait dengan masyarakat miskin untuk mencegah mereka jatuh semakin miskin.
”Pertama, penguatan daya beli masyarakat miskin agar kenaikan kebutuhan tidak menyebabkan orang semakin miskin. Jadi orang miskin apabila diberi bansos untuk tujuannya mereka bisa membeli barang kebutuhan seperti bahan pangan dan sembako,” terangnya.
Selain itu, bansos juga berguna untuk menjaga agar tetap ada konsumsi dari masyarakat yang kemudian akan berpengaruh pada produk domestik bruto (PDB).
“Kedua, stimulus masyarakat untuk tetap konsumsi dan berproduksi, terutama untuk pembentukan PDB yang 50 persennya adalah konsumsi rumah tangga,” lanjutnya.
Kendati fungsinya yang begitu penting untuk masyarakat miskin, bansos kerap dihadapkan pada persoalan besar yakni tidak tepat sasaran. Nailul menilai hal itu bersumber dari ketidakpaduan data penerima bansos.
Oleh sebab itu, Nailul menyarankan untuk segera memperbaiki kepaduan data jika ingin permasalahan bansos tidak berlanjut.
“Data Registrasi Sosial Ekonomi BPS harusnya bisa digunakan untuk melihat data orang miskin by name by address,” pungkasnya. (RO/Z-7)
Untuk itu, Ombudsman Jakarta meminta Pemprov bisa memberikan bansos yang lebih baik kepada warga selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Pemprov DKI Jakarta masih mengikuti arahan pemerintah pusat terkait BST yakni hanya diberikan empat kali masing-masing sekali di empat bulan.
Dinas Sosial DKI membuka layanan pengaduan terhadap warga yang menemukan pelanggaran.
SPRI memastikan ratusan keluarga tersebut belum menerima jenis bansos apapun selama pandemi covid-19. Aduan itu pun sudah disampaikan ke Dinsos DKI Jakarta.
BST di Jakarta memang terbagi dua yakni yang diberikan oleh Pemprov DKI berasal dari APBD DKI dan diberikan oleh PT Pos Indonesia yang berasal dari APBN.
JakOne Erte merupakan aplikasi layanan kepengurusan lingkungan di tingkat rukun tetangga (RT) dengan berbagai fitur yang memudahkan pengurus RT dalam melayani warganya.
Mulai awal Januari, BPAD bekerja sama dengan KJSB melakukan pengukuran untuk pensertifikatan 4.000 bidang tanah, termasuk kantor wali kota dan kantor camat.
Berdasarkan analisis NAR Kemenkes, diketahui pelaporan kasus kematian oleh daerah tidak bersifat real time. Serta, merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya.
Melalui data statistik yang berkualitas, Ma'ruf menilai implementasi kebijakan pemerintah dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran.
Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menilai, apa yang dikerjakan Mensos, semata-mata untuk memperbaiki data kemiskinan, agar salur bantuan tepat sasaran, tepat guna, tepat jumlah.
Mensos Tri Rismaharini hadir di Takalar untuk memimpin acara pemadanan data bantuan sosial di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel)
KLHK berjanji akan melengkapi data-data verifikasi terkait perkebunan sawit ilegal di wilayah Riau dan Kalimantan Tengah pada Juli mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved