Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIREKTUR Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah mengatakan, lakukan tiga hal ini agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. “Pertama, didasarkan pada data kependudukan yang akurat. Harus memiliki data yang sangat akurat terkait penduduk,” kata Piter saat dihubungi, Senin (18/12).
Kerjasama antara Dukcapil dan Pemda memastikan agar data penduduk akurat. Dengan data yang baik, maka sudah diketahui profil calon penerima bansos adalah mereka yang memenuhi kriteria.
“Kedua, perlu mengembangkan sistem dan mekanisme yang baik didukung oleh teknologi digital,” imbuh Piter.
Baca juga: Anies-Muhaimin Tawarkan Bansos Plus, Ini Manfaat dan Targetnya
Kecanggihan teknologi dewasa ini harus dimanfaatkan untuk mengelola data yang tersedia. Kemudian, tidak kalah penting penguatan kapasitas sumber daya manusia.
“Ketiga, memastikan SDM pengelola mereka benar-benar terpercaya,” tegas Piter.
Baca juga: Politisi Diingatkan agar tidak Mempolitisasi Bansos
Menurut Piter, bansos menjadi program unggulan di setiap pemerintahan. Namun kritik tentang bansos salah sasaran juga masih terus terdengar. Bansos dimaksudkan untuk mengurangi beban penduduk miskin memenuhi kehidupan hidupnya.
Piter mengingatkan, bansos harus bisa dinikmati oleh masyarakat dengan kemiskinan ekstrim. “Seharusnya mereka menjadi fokus utama untuk mendapatkan bansos,” tandas Piter.
Sebelumnya, calon presiden Ganjar Pranowo berjanji untuk mempertahankan sejumlah program bantuan sosial di masa pemerintahannya jika terpilih sebagai presiden. Namun, pembenahan perlu diadopsi agar skema bansos bisa disempurnakan. Ganjar memiliki program KTP Sakti yang mengintegrasikan seluruh data dalam KTP. Hal itu sangat diperlukan agar program pemerintah tepat sasaran. Nantinya, program keluarga harapan (PKH) hingga bantuan kesehatan hanya melewati satu akses.
“Itulah KTP Sakti yang sekarang kita siapkan dengan data yang benar, distribusi akan benar. Ukuran keluarga miskin itu apa, nanti tinggal masuk dalam chip KTP, begitu, sudah masuk, maka itu menjadi KTP Sakti," tutur Ganjar.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Law and Economic Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu strategi utama untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, bansos patut diarahkan untuk mencapai dua tujuan spesifik. bansos sangat erat terkait dengan masyarakat miskin untuk mencegah mereka jatuh semakin miskin.
”Pertama, penguatan daya beli masyarakat miskin agar kenaikan kebutuhan tidak menyebabkan orang semakin miskin. Jadi orang miskin apabila diberi bansos untuk tujuannya mereka bisa membeli barang kebutuhan seperti bahan pangan dan sembako,” terangnya.
Selain itu, bansos juga berguna untuk menjaga agar tetap ada konsumsi dari masyarakat yang kemudian akan berpengaruh pada produk domestik bruto (PDB).
“Kedua, stimulus masyarakat untuk tetap konsumsi dan berproduksi, terutama untuk pembentukan PDB yang 50 persennya adalah konsumsi rumah tangga,” lanjutnya.
Kendati fungsinya yang begitu penting untuk masyarakat miskin, bansos kerap dihadapkan pada persoalan besar yakni tidak tepat sasaran. Nailul menilai hal itu bersumber dari ketidakpaduan data penerima bansos.
Oleh sebab itu, Nailul menyarankan untuk segera memperbaiki kepaduan data jika ingin permasalahan bansos tidak berlanjut.
“Data Registrasi Sosial Ekonomi BPS harusnya bisa digunakan untuk melihat data orang miskin by name by address,” pungkasnya. (RO/Z-7)
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Puan Maharani meminta tindak lanjut pemerintah yang konkret terkait peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Kementerian Keuangan siap melakukan koordinasi dan konsolidasi data mengenai aliran dana sebesar Rp349 triliun seperti diungkap Menkopolhukam Mahfud MD.
PERKUMPULAN Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) menggelar kegiatan Musyawarah Daerah bersama ratusan kepala daerah di seluruh Karawang untuk sinkronisasi program.
Mulai awal Januari, BPAD bekerja sama dengan KJSB melakukan pengukuran untuk pensertifikatan 4.000 bidang tanah, termasuk kantor wali kota dan kantor camat.
KETUA Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan standar dan prosedur penyelidikan dan penyidikan di Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus diperbaiki dan disinkronkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved