DPR Minta Pemda Sumsel Perlu Gencarkan Sosialisasi Program Berobat Pakai KTP

KOMISI IX DPR RI mengapresiasi program Jaminan Kesehatan Sumsel Berobat Pakai KTP (Berkat) yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menilai hal ini merupakan langkah dalam menyamaratakan semua layanan kesehatan. 

“Ada anggaran yang disediakan Pemda Sumsel untuk masyarakat bisa berobat hanya dengan menunjukan KTP, ini sangat bagus, kesehatan adalahh hak seluruh masyarakat. Namun, sayangnya tidak banyak masyarakat yang mengetahui hal ini,” ungkapnya saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumsel, baru-baru ini.

Baca juga: Program Sumsel Berkat Dorong Capaian Peserta JKN Hingga 95,90 Persen

Untuk itu, program yang bagus ini, lanjut Irma perlu dorong dengan sosialisasi yang maif. Kepala Desa, lanjut Irma perlu mengencarkan sosialiasi tentang kemudahan mendapatkan layanan kesehatan ini.

“Kepala desa perlu menyampaikan kemasyarakat bahwa ada kemudahan mendapatkan layanan kesehatan,” tegasnya. 

Senada, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati mengapresiasi langkah pemda untuk mencapai target perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen pada tahun 2024 dengan memberikan kemudahan layanan hanya dengan menggunakan KTP. 

“Layanan kesehatan tidak boleh terbengkalai, pemerintah perlu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarkat, untuk tu sosialisais pentin agar semakin banyak masyarkat bisa mendapatkan manfaat dari progam ini,” katanya. 

Baca juga: Satu Dekade Program JKN: Inovasi Menuju Layanan Jaminan Kesehatan yang Lebih Baik

Sebagai informasi, dari total 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, sebanyak 11 kabupaten dan kota sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Program Jaminan Kesehatan Sumsel Berobat Pakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Berkat) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pemberian layanan kesehatan berbasis KTP ini sendiri diberikan utamanya kepada masyarakat yang masuk Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (RO/S-4)