Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEBANYAK 2.819 jiwa warga Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) belum punya e-KTP alias belum melakukan perekaman e-KTP. Mereka terancam tak bisa mencoblos di Pemilu 2024 karena tak punya e-KTP.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Nuraeni Widyati, Kamis (8/2) di Balaikota Depok, mengungkapkan warga Kota Depok terancam tak bisa memberikan suaranya karena belum memiliki e-KTP. Padahal, mereka merupakan pemilih potensial.
"Rata-rata dari mereka merupakan pemilih baru yang berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024," ungkap dia.
Baca juga : Kurang dari Sepekan Pemilu, 32 Ribu Pemilih Depok Rekam e-KTP
Ia berujar bahwa angka itu didapatkan dari pencermatan data. Data tersebut diperoleh dari data penduduk potensial pemilih (DP4) dari 219 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Ia mengatakan di Kota Depok SMA-SMK Negeri tercatat sebanyak 19 sekolah. SMA-SMK swasta tercatat 200 sekolah.
"Jika tidak segera dilakukan tindakan untuk memastikan mereka memperoleh e-KTP, ini dapat berdampak pada tidak terpenuhinya syarat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS. Sebagaimana pasal Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” ujarnya.
Baca juga : 18 Ribu Pemilih Potensial Belum Punya e-KTP, Disdukcapil Rekam KTP di Sekolah
Nuraeni mendorong pemilih potensial yang sudah berusia 17 tahun agar segera melakukan perekaman e-KTP. Namun, Nuraeni mengklaim Dispendukcapil Kota Depok sudah menyelesaikan 1.412.142 e-KTP penduduk Kota Depok. Kartu identitas itu juga sudah diserahkan kepada pemiliknya.
"Penyerahan e-KTP ini dilakukan langsung oleh pihak Dispendukcapil (kami)," katanya.
Proses pendataan untuk pembuatan e-KTP ini, sambungnya sudah dilakukan sejak lama. Saat ini sudah ada
Baca juga : Semua Kecamatan di Bangka Rawan Potensi Serangan Fajar
1.412.142 penduduk Kota Depok yang telah mengikuti proses rekam data. "Jumlah ini mencapai 99.8 persen dari total 1.412.142 orang penduduk wajib e-KTP," jelas Nuraeni.
Saat ini, lanjut dia Dispendukcapil Kota Depok terus berupaya untuk merekam data penduduk Kota Depok melalui identitas program e-KTP.
"Jadi pemilih pemula dan masyarakat yang lainnya yang belum punya e-KTP kita dorong terus, kita jemput bola. Kita mendatangi Rumah Tahanan Negara (Rutan), Rumah Sakit (RS), panti jompo, sekolah, pondok pesantren (ponpes) dan lain-lain,” tambahnya.
Baca juga : Hujan Lebat Guyur Indonesia di Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024
"Kita selalu aktif sekarang, demi terpenuhinya target pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 14 Februari 2024," tandas Nuraeni.
Selain jemput bola, tandas Nuraeni Dispendukcapil Kota Depok tetap membuka layanan di hari libur atau tanggal merah termasuk Sabtu dan Minggu "Kita tidak libur," pungkas Nuraeni.
(Z-9)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Total kasus HIV/AIDS di Kota Depok lima bulan terakhir (Januari-Mei) 2025 sebanyak 171 kasus, menurun dibanding tahun lalu.
PEDAGANG beras di Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan isu beras oplosan yang saat ini tengah ramai beredar. Pasalnya isu tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas jual beli.
PENGENALAN dan pemahaman atas sejarah dan objek bersejarah serta aturannya selayaknya diketahui masyarakat Depok, terutama para pelajar dan guru sejarahnya sebagai stakeholders.
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved