Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Anggia Erma Rini, harus ada perbaikan sistem dan langkah kongkrit penanganan yang tepat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pihak BPJS Kesehatan.
"Kalau (pengisi Kabareskrim) diambil dari yang masih junior dan belum teruji, khawatirnya bisa saja terjadi disharmonisasi dan mengganggu kinerja di internal kepolisian,"
Selain itu, Siti Nurbaya juga menjelaskan tentang kebijakan konservasi lahan gambut, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.
Kebanyakan fraksi dan anggota Komisi IX menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap rencana pemerintah menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan karena akan memberatkan masyarakat.
Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim untuk memutus terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp52.095.965.
Supaya masalah ini tidak tumpang tindih, lanjut Willy, Pimpinan Baleg mengundang Menkumham dan membahas tentang Omnibus Law itu.
Indra berpendapat konsultasi yang diadakan DPRD Kabupaten Banyuwangi ini merupakan bentuk koordinasi antara DPRD dan DPR RI
Undang-undang yang lahir harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Revisi UU Penyiaran harus dilakukan komprehensif karena berhubungan luas dengan dunia penyiaran. Tidak hanya penyiaran analog, tetapi juga penataan frekuensi menyambut era 5G.
Hal itu dilakukan agar komisi-komisi yang ada di DPR lebih fokus untuk membahas RUU sehingga UU yang dihasilkan bisa lebih berkualitas.
Fachmi menjamin penaikan BPJS tidak akan berpengaruh pada jaminan kesehatan rakyat miskin.
Dalam pasal itu, ketentuan pidananya ialah hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100 juta.
Ketimpangan kesejahteraan di kalangan para pengajar, menurut Andi, masih terjadi, khususnya di daerah.
Pendapatan negara hingga Agustus 2019 tumbuh hanya 3,2% jika dibandingkan tahun lalu.
Menurut Ary Eghani, kedua badan pengawas tersebut harus berkordinasi dan menyamakan persepsi dalam klasifikasi penilaian sensor.
Pertemuan yang merupakan kerja sama IPU dan Parlemen Jepang ini dilaksanakan di tengah perlambatan ekonomi dunia akibat perang dagang.
Menurut Badan Pusat Statistik, peranan konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 55,79% pada triwulan II 2019.
Fakta menunjukkan calon kepala daerah yang berstatus eks koruptor selalu terpilih kembali. Setelah itu, mereka melakukan kesalahan yang sama.
"Batas maksimal 60 itu terlalu tua. Kita menghadapi bonus demografi besar. Sebagian besar ada di pedesaan."
KPU memandang bahwa perlu ada revisi UU Pilkada untuk mengakomodasi keinginan KPU terkait pelarangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved