DPR Beri Respons Positif pada Program Kementeriann LHK

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan  Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) perdana periode DPR 2019-2024 . Raker membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJMN dan RKP 2020.

Dalam Raker yang digelar di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11), dengan didampingi Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong,  Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Untuk mewujudkan misi mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan berbagai kebijakan yang mendukung tata ruang terintegrasi dengan kebijakan satu peta, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim.

"Selain itu, melakukan pencegahan kebakaran hutan, penanaman kembali lahan-lahan kritis, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan," jelas Siti Nurbaya.

Selain itu, Siti Nurbaya juga menjelaskan tentang kebijakan konservasi lahan gambut, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.

"Pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat, serta memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau," tuturnya.

Selain itu, Menteri LHK menguraikan komitmen KLHK untuk melanjutkan langkah-langkah penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan dengan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi, serta pengelolaa  daerah aliran sungai (DAS).

"Juga melanjutkan tindakan  terhadap perusakan lingkungan serta rehabilitasi lingkungan dan pemulihan lingkungan yang penuh tantangan,” papar Siti Nurbaya.

Respons Positif dari DPR RI

Atas penyampaian paparan Menteri LHK, sebanyak 38  anggota Komisi IV DPR RI memberikan respons positif  dan catatan kepada KLHK yang mendukungan, dorongan, dan memberi saran dalam penyelesaian masalah-masalah kehutanan dan lingkungan.

Secara umum, DPR RI menerima dengan baik penjelasan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan program prioritas KLHK.

Para anggota Dewan meminta kepada KLHK melaksanakan program kerjanya secara terukur dengan memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.  

Komisi IV DPR juga meminta kepada KLHK untuk menangani perusahaan-perusahaan kebun sawit ilegal dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia.  

Sehari setelah Raker, anggota Komisi IV DPR RI akan melakukan kunjungan terkait penanggulangan karhutla di Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, dan Kalteng. 

Siti Nurbaya menyambut baik langkah-langkah bersama Komisi IV DPR RI untuk peningkatan upaya-ulaya pemulihan lingkungan dan penguatan pertumbuhan ekonomi dari industri hulu-hilir kehutanan dan dari cicular economy yang sekaligus memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. (OL-09)