Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
Langkah pimpinan KPK dinilai tidak lazim lantaran menggugat Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya.
"Tidak ada aturan anggota Polri yang duduk di KPK untuk berhenti dari kepolisian," tegas Masinton.
Kita harus belajar dari BPJS Kesehatan. Jangan sampai kesemerawutan data di BPJS kembali terjadi di kartu prakerja.
KAPOLRI Jenderal Idham Azis tengah mencari figur yang tepat untuk mengisi posisi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang ditinggalkannya.
Setiap wilayah bisa menjadi daerah pemekaran baru setelah melewati tahapan daerah persiapan selama tiga tahun.
Pada prinsipnya, Komisi V DPR RI menyetujui rencana pemindahan IKN itu. Namun pemindahan IKN itu harus melalui kajian mendalam.
Daya kritis dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat terutama kaum akademisi dibutuhkan dalam menyusun daftar inventaris masalah (DIM) dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU).
Menurut dia, pendekatan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan di bumi cenderawasih
Urungnya penyelesaian kasus tersebut, kata Anggota Komisi III Arsul Sani, dikawatirkan dapat membebani dan menimbulkan prasangka terlalu jauh terhadap institusi kepolisian.
Politisi PKB itu menyampaikan saat ini banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang masih dianggap tidak transparan.
Menurut Irwan, desa fiktif atau desa siluman hanya sebutan bagi desa yang belum memenuhi syarat administrasi sebuah desa, misalnya kurangnya jumlah penduduk yang menjadi salah satu indikator.
Sebagai agent of development, perusahaan BUMN harus juga mengutamakan pembangunan-pembangunan di daerah tertinggal dibanding mencari uang tambahan untuk menyuplai anak perusahaan.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Santoso menilai kebijakan sertifikasi pranikah tidak diperlukan.
RUU Pertanahan tak akan dibahas dari nol sebab sudah masuk daftar UU yang diwariskan (carry over) kepada DPR periode 2019-2024.
"Mengenai kedudukan hukum pemohon terkait kedudukan hukum, DPR berpandangan Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional," kata Arteria
Rapat tersebut juga membahas evaluasi kinerja sepanjang tahun 2019, rencana kerja 2020, serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2020.
DPR mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka evaluasi penegakan hukum terkait illegal mining di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Diperkirakan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sekitar 50% peserta kelas I akan turun ke kelas II, dan sekitar 40% peserta kelas II akan turun ke kelas III.
RENCANA Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim taruna akademi militer (akmil) untuk belajar di Malaysia menuai tentangan dari Komisi I DPR.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR Benny K Harman mengatakan fraksinya menolak amendemen yang berkaitan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved