Kamis 21 November 2019, 11:00 WIB

Legislator Pertanyakan Pengelolaan Program Kartu Prakerja

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Legislator Pertanyakan Pengelolaan Program Kartu Prakerja

DOK DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati.

 

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mempertanyakan pengelolaan program kartu prakerja yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada pencari kerja diberikan kepada Kementerian Perekonomian. Menurutnya program kartu prakerja lebih tepat dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang memang progamnya terkait ketenagakerjaan.

"Program kartu prakerja yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada pencari kerja, pengelolaannya kini diberikan kepada Kementerian Perekonomian. Nanti peran Kemenaker di mana ketika ini diserahkan kepada Kemenko," tanyanya saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Politisi Fraksi PKS ini juga mengingatkan pemerintah terkait pihak yang berhak menerima kartu prakerja. "Kita harus belajar dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Khususnya terkait data siapa yang berhak menerima. Jangan sampai kesemerawutan data di BPJS kembali terjadi di kartu prakerja," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan grand design kartu prakerja secara umum dimulai dari persiapan, payung hukum, dibentuk oleh Project Management Office (PMO), diimplementasikan dengan mengundang stakeholder terkait. Dalam paparannya, Ida menjelaskan bahwa total anggaran yang dialokasikan di APBN 2020 sebesar Rp10 triliun untuk 2 juta penerima.

"Sesuai dengan hasil ratas (rapat terbatas) 11 November, PMO dan kartu prakerja dikelola oleh Kemenko Perekonomian, karena itu detail pelaksanaan dan grand design pelaksanaan ada di Kemenko. Jadi bukan kami yang menyampaikan," ungkapnya.

Intensif kartu pra kerja diberikan kepada peserta untuk empat manfaat. Pertama, biaya pelatihan sebesar Rp3 juta-Rp7 juta. Kedua, biaya sertifikasi Rp0-Rp900.000. Ketiga, insentif (gaji) pasca pelatihan Rp500.000, dan keempat, pengisian survei 3 kali Rp50.000.

"Sampai 2024, diperkirakan akan ada 10 juta warga yang akan mendapat pelatihan vokasi. Pada akhirnya TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) bisa kita tekan, pekerja yang butuh peningkatan kompetensi bisa mendapat pelatihan, pekerja PHK dapat pelatihan upskilling dan reskilling," kata Ida.

Menurut Ida, menyadur dari data Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2019, TPT nasional berada di angka 5,28%. Artinya dari 100 angkatan kerja, ada 5 orang menganggur. Secara total, jumlah pengangguran terbuka diperkirakan mencapai 7 juta orang, di mana SMK menjadi penyumbang TPT tertinggi. (RO/OL-10)

Baca Juga

Dok. Pribadi

Jadi Calon Kapolri Termuda, Listyo Harus Perkuat Soliditas Polri

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 23:00 WIB
Komjen Listyo merupakan lulusan Akpol Angkatan 1991. Dari lima nama Jenderal yang diajukan Kompolnas ke Presiden Joko Widodo, dia merupakan...
dok.mi

Pihak GRP Optimistis Permohonan PKPU Ditolak

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 22:55 WIB
KUASA hukum PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) optimistis, hakim akan menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (PKPU) PT...
MI/M. Irfan

KPK Telusuri Fee Kasus Proyek Citra Satelit BIGĀ 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 20:00 WIB
Penelusuran itu dilakukan melalui pemeriksaan saksi Direktur PT Bhumi Prasaja Rasjid A Aladdin yang merupakan rekanan proyek...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya