3 Parpol tidak Setuju Amendemen Terbatas

KETUA MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan ada tiga partai politik yang belum setuju bila amendemen UUD 1945 hanya untuk menghadirkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketiga parpol tersebut ialah Golkar, PKS, dan Demokrat.

"Menurut tiga parpol tersebut, kalau hanya untuk menghadirkan GBHN, cukup dengan UU. Karena itu kami bersafari kebangsaan untuk menggali lebih dalam lagi, apa yang bisa kami tuntaskan dari pekerjaan rumah MPR periode lalu," kata Bamsoet di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.  

Dia mengatakan safari politik tersebut bertujuan untuk membuka ruang publik guna memberikan masukan kritis. MPR mengundang publik dan parpol untuk mendapatkan masukan apakah perlu melakukan amendemen atau tidak. "Jadi bukan soal yakin meyakinkan, justru kami mengundang publik dan parpol untuk meyakinkan kami apakah melakukan atau tidak melakukan amendemen," ujar Bamsoet.

Dia mengatakan safari kebangsaan yang dilakukan pimpinan MPR dengan mengunjungi pimpinan parpol, dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas institusinya dari pekerjaan rumah (PR) MPR periode sebelumnya yang merekomendasikan perlunya amendemen terbatas guna menghidupkan GBHN. Selama ini, kata dia, ada lima wacana yang berkembang, yaitu amendemen terbatas, penyempurnaan, perubahan menyeluruh, kembali ke UUD 1945 yang asli, dan tidak perlu amendemen.  

Menurutnya, saat ini MPR masih dalam tahap menjaring aspirasi publik terkait usulan amendemen. "Kami saat ini masih dalam tahap menjaring aspirasi publik karena sampai sekarang, belum menerima adanya usulan yang ingin mengubah UUD atau amendemen," paparnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR Benny K Harman mengatakan fraksinya menolak amendemen yang berkaitan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Menurut dia, langkah mundur demokrasi bila pemilihan presiden-wapres dikembalikan ke MPR.

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR Benny K Harman.

"Menurut kami itu set back. Ada pemikiran yang seolah-olah misleading," ucap Benny.

Dia mengatakan ada pemikiran seolah-olah pemilihan langsung presiden dan kepala daerah menciptakan keterbelahan masyarakat dan menjadi sebuah ancaman. Ia menilai itu bukan ancaman, melainkan risiko pilihan demokrasi elektoral dan bukan menjadi alasan kembali ke sistem lama. (Cah/Ant/P-3)