Rabu 20 November 2019, 17:30 WIB

Legislator Minta Isu Desa Fiktif Diluruskan

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Legislator Minta Isu Desa Fiktif Diluruskan

DOK DPR RI
Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho.

 

Kabar desa fiktif yang sempat dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu, dibantah oleh beberapa anggota Komisi V DPR RI. Salah satunya disampaikan oleh Irwan Fecho. Ia menyampaikan ketidaksetujuannya dengan keberadaan desa fiktif tersebut dan merasa terganggu dengan adanya isu desa fiktif atau desa siluman ini.  

“Sudahilah desa fiktif ini, saya kira desa fiktif ini perlu diluruskan dan jadi bahan pertimbangan kita semua. Karena memang desa fiktif atau desa siluman ini tidak ada. Kalau perihal penduduknya sedikit, ya memang ada. Tapi kalau untuk tidak ada sama sekali, saya pikir tidak ada,” jelas Irwan saat rapat kerja (raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar beserta jajaran di ruang rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Menurut Irwan, desa fiktif atau desa siluman hanya menjadi sebutan bagi desa yang belum memenuhi syarat administrasi sebuah desa resmi. Seperti kurangnya jumlah penduduk yang menjadi salah satu indikator desa.

Kabar desa fiktif yang sempat menyita perhatian publik ini bisa menyebabkan pengurangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap desa-desa lainnya di Indonesia yang memang membutuhkan dana lebih untuk berkembang.

“Kalau ada satu isu desa fiktif secara tiba-tiba, lalu ada pula kebijakan penetapan anggaran Kemendes, ini harus dicermati bersama. Jangan sampai dari desa yang sudah berkembang, bahkan tumbuh mandiri terganggu oleh isu ini. Saya akan pasang badan jika ada yang mau mengurangi dana desa,” tegas legislator Fraksi Partai Demokrat ini.

Irwan juga menyarankan agar Menteri Desa PDTT tidak hanya fokus pada suatu anggaran, tetapi juga fokus terhadap kebijakan yang ada. Seperti  membuat kebijakan terhadap desa yang tidak bisa mendapatkan TKDD dikarenakan masih terdaftar sebagai tanah Negara. “Contohnya desa-desa yang berada dikawasan dalam hutan, dalam kawasan konservasi, juga desa yang berada dalam kawasan hutan lindung,” pungkasnya. (RO/OL-10)

Baca Juga

Antara

Buru Ali Kalora, TNI AD dan Marinir Diterjunkan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 02 Desember 2020, 01:41 WIB
"Mereka bergerak di antara tiga kabupaten tersebut di daerah hutan. Kita tahu bersama kejadian yang memilukan kemarin menjadi...
Antara/Muhammad Iqbal

Beredar Foto Hasil Test Covid-19 Rizieq Positif, PA 212 : Hoaks

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 01 Desember 2020, 21:58 WIB
Dalam foto tersebut terlihat swab test dilakukan pada 27 November dan pada 28 November hasil tes tersebut keluar. Adapun tempat pemeriksaan...
Antara

KPK Pilah Hasil Penggeledahan Edhy Prabowo

👤Dhika Kusuma Wiinata 🕔Selasa 01 Desember 2020, 21:35 WIB
Penyidik mengamankan uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Penyidik juga menyita barang bukti...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya