Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Solidaritas itu hendaknya dikelola dalam perspektif positif dalam membantu penyelesaian konflik tersebut sekaligus mewujudkan perdamaian dan ketentraman antar umat manusia.
Berkaca dengan apa yang dilakukan Korea Selatan (Korsel) dalam menangani penyebaran virus Korona, Korsel melakukan Rapid Testing sebanyak-banyaknya.
Jumlah pasien positif virus korona di Indonesia terus bertambah. Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah segera membentuk satgas penanganan wabah korona.
PKS dan PPP keberatan bila ambang batas parlemen dinaikkan ke 7% karena hal itu akan mengurangi keterwakilan rakyat.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menghitung kembali anggaran BPJS yang dinilai defisit.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, meminta perusahaan pupuk dan pemerintah memiliki data valid dan faktual penerima pupuk subsidi. Penerima pupuk subsidi seharusnya tepat sasaran.
KP2IT mengatakan indikasi anggota DPR RI dari Kawasan Timur Indonesia diduga terkait dalam permainan legislasi dan budgeting terutama yang bersentuhan dengan komisi anggaran.
Mobile Task Force atau Satgas Khusus Korona itu bertujuan untuk antisipasi secara masif dengan sistem jemput bola.
Virus juga harus dicegah penyebarannya dengan lebih gencar, salah satunya dengan edukasi masyarakat dengan lebih masif.
DPR berharap perwakilan buruh atau masyarakat lain juga bisa memberikan solusi ketimbang hanya aksi demonstrasi tanpa memberikan solusi.
Menurut dia apotek Kimia Farma memiliki stok 20 ribu masker yang sudah didistribusikan kepada masyarakat Sumbar.
PD Pasar Jaya sempat menjual masker dengan harga Rp300 ribu per boks. Namun, harga diturunkan menjadi Rp125 ribu di Pasar Pramuka.
Pemerintah pun menyiapkan anggaran Rp 10,3 triliun untuk seluruh insentif tersebut.
Wakil Ketua Badan Legilslasi (Baleg) DPR dari Fraksi NasDem Willy Aditya menuturkan, Omnibus Law Ciptaker nantinya harus mampu membuka lapangan kerja sebanyak mungkin.
Jumlah jemaah haji Indonesia pada tahun ini mencapai 230 ribu orang. Pemerintah perlu melakukan tindakan khusus agar mereka bisa berangkat.
Tjahjo Kumolo menilai bahwa revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang dicanangkan DPR RI tidak perlu dilakukan.
Surpres sudah masuk, tapi pendelegasian dari pimpinan ke AKD mana yang akan dibahas.
Upaya antisipatif harus ditempuh lantaran terjadi aksi panic buying atau pembelian besar-besaran bahan pangan
8 Imbauan Ketua DPR RI Puan Maharani atas Korona
Dasco juga mengatakan DPR tengah menyiapkan pembentukan tim kecil untuk membahas omnibus law Cipta Kerja.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved