Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEMAKIN banyaknya korban virus korona saat ini mestinya Menteri Kesehatan bergerak cepat memerintahkan seluruh RSUD untuk membentuk Mobile Task Force. Mobile Task Force atau Satgas Khusus Korona itu bertujuan untuk antisipasi secara masif dengan sistem jemput bola. Tidak hanya mengurusi sosialisasi dan informasi saja, namun juga siap siaga 24 jam melayani masyarakat yang memerlukan pemeriksaan awal sebelum ditangani lebih lanjut atau dibawa ke rumah sakit rujukan. Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Komisi IX, Dewi Aryani dalam keterangan resmi, Selasa (10/3).
"Satgas itu bisa by design sekaligus dibentuk menjadi sistem, tidak hanya untuk menangani virus korona namun juga berbagai penyakit berbahaya lainnya yang hingga saat ini masih secara luas menjangkiti masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah demam berdarah, TBC, dan lainnya," terang Dewi Aryani.
Ia menyebut sekarang sudah zaman serba cepat, jangan hanya menunggu pasien datang. Apalagi jika sudah dalam kategori wabah skala
nasional. Menurutnya bila perlu mulai saat ini seluruh tenaga medis sampai tingkat Puskesmas dilatih untuk proaktif dan gerak cepat dalam mengantisipasi segala permasalahan di sektor kesehatan.
"Jangan panik dan bingung hanya pada saat wabah sudah meluas," tuturnya.
Dengan adanya Satgas di RSUD maka pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan memiliki sistem peringatan dini/ early warning system yang siap siaga kapan saja bila diperlukan.
baca juga: Cegah Korona, Pelajar Aceh Wajib Berwudu Sebelum Masuk Kelas
"Jika tenaga medis siap setiap saat, maka keresahan dan kepanikan masyarakat dapat diminimalisir sejak dini," pungkas Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah, meliputi Kabupaten/Kota Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal.
Sebelumnya, Dewi Aryani melunncurkan Mobile Task Force atau Mobil Satgas Korona, di Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabuaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (9/3). (OL-3)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved