Pemerintah Diminta Antisipasi Wabah Korona pada Musim Haji 2020

KOMISI IX DPR mewanti-wanti pemerintah agar segera mempersiapkan proses ibadah haji. Pasalnya, penyelenggaraan rukun Islam tahun ini memiliki sejumlah tantangan, di antaranya wabah virus korona (Covid-19).

"Jangan sampai karena virus korona ini malah jemaah kita tidak ada satu pun yang berangkat. Dampaknya akan besar sekali, karena orang menunggu belasan tahun untuk berangkat," kata Anggota Komisi IX Saleh Daulay saat dihubungi, Rabu (5/3).

Politikus PAN itu menyebut jumlah jemaah Haji tahun ini mencapai 230 ribu orang. Pemerintah perlu melakukan tindakan khusus agar mereka bisa berangkat.

"Mudah-mudahan korona bisa menjinak, hilang sebelum musim haji. Tapi kalau tidak, perlu difasilitasi, disiapkan skenario-skenario supaya masyarakat kita tetap bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya," ungkap dia.

Baca juga: 18.589 Jemaah Umrah Dipulangkan Bertahap, Terakhir 15 Maret 2020

Pemerintah dianggap masih memiliki waktu untuk mempersiapkan itu semua.

Selain langkah diplomasi, langkah medis juga harus dipersiapkan untuk meyakinkan Arab Saudi bahwa jemaah Indonesia aman dari virus korona.

Salah satunya melalui observasi selama 14 hari sebelum berangkat. Kesehatan jemaah harus dipastikan dalam kondisi baik.

"Jadi misalnya ada 200 orang, 300 orang yang mau berangkat, ada tim medis yang memeriksa dan mengevaluasinya. Kalau dia sehat-sehat saja kan tidak ada masalah," sebut dia.

Mantan Wakil Ketua Komisi IX itu mengakui jika langkah tersebut tidak mudah. Seperti keraguan pemerintah Arab Saudi terhadap proses medis yang dilakukan oleh Indonesia. Namun, hal itu bisa didiskusikan.

"Salah satunya mengajak pihak Tanah Suci mendampingi proses observasi. Jangan tiba-tiba dihentikan begitu saja, karena Indoensia itu jemaah paling besar di dunia," ujar dia.

Saat ini, pemerintah Arab Saudi menangguhkan sementara penyelenggaraan umrah. Langkah tersebut sebagai bentuk antisipasi agar virus korona tidak masuk ke Negeri Minyak tersebut.

Kebijakan itu diberlakukan untuk 22 negara, salah satunya Indonesia. Akibat kebijakan tersebut, puluhan ribu jemaah umrah Indonesia gagal berangkat. (OL-1)