Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH saat ini tengah menyiapkan insentif stimulus jilid II untuk memitigasi dampak lesunya ekonomi karena wabah virus korona atau Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai pemerintah memang perlu memberikan insentif agar pertumbuhan ekonomi dalam negri tetap positif.
"Saya pikir segala sesuatu mesti dilakukan untuk kemudian supaya ekonomi kita tidak terganggu," tutur Sufmi saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/3).
Salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak wabah korona adalah dengan memberikan setumpuk paket dan insentif yang bertujuan untuk mendukung konsumsi, investasi, dan sektor pariwisata. Pemerintah pun menyiapkan anggaran Rp 10,3 triliun untuk seluruh insentif tersebut.
Dasco melanjutkan, khusus insentif di sektor pariwisata, pemerintah perlu membatasi warga negara tertentu yang berasal dari negara terdampak Corona masuk ke Indonesia. Hal tersebut dibutuhkan agar sebaran wabah korona di Indonesia tidak semakin meluas.
"Harus ada pembatasan juga ya. Jangan kataknalah ekonomi harus baik tapi kita berspekkulasi untuk keselamatan warga negara kita," ujarnya.
Selain insentif yang sudah disebutkan, pemerintah jgua memberikan insetif berupa tambahan manfaat kartu sembako, insentif bebas pajak hotel dan restoran serta kompensasinya ke pemerintah daerah (pemda), hingga tambahan subsidi bunga dan uang muka (DP) rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. (Uta/OL-09)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved