Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PEMERINTAH saat ini tengah menyiapkan insentif stimulus jilid II untuk memitigasi dampak lesunya ekonomi karena wabah virus korona atau Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai pemerintah memang perlu memberikan insentif agar pertumbuhan ekonomi dalam negri tetap positif.
"Saya pikir segala sesuatu mesti dilakukan untuk kemudian supaya ekonomi kita tidak terganggu," tutur Sufmi saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/3).
Salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak wabah korona adalah dengan memberikan setumpuk paket dan insentif yang bertujuan untuk mendukung konsumsi, investasi, dan sektor pariwisata. Pemerintah pun menyiapkan anggaran Rp 10,3 triliun untuk seluruh insentif tersebut.
Dasco melanjutkan, khusus insentif di sektor pariwisata, pemerintah perlu membatasi warga negara tertentu yang berasal dari negara terdampak Corona masuk ke Indonesia. Hal tersebut dibutuhkan agar sebaran wabah korona di Indonesia tidak semakin meluas.
"Harus ada pembatasan juga ya. Jangan kataknalah ekonomi harus baik tapi kita berspekkulasi untuk keselamatan warga negara kita," ujarnya.
Selain insentif yang sudah disebutkan, pemerintah jgua memberikan insetif berupa tambahan manfaat kartu sembako, insentif bebas pajak hotel dan restoran serta kompensasinya ke pemerintah daerah (pemda), hingga tambahan subsidi bunga dan uang muka (DP) rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. (Uta/OL-09)
WAKIL Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan apresiasi tinggi terhadap aksi heroik Raihan Diaz Rinawi, yang memanjat tiang bendera setinggi 12 meter saat upacara HUT ke-80 RI di Lampung
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved