Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH saat ini tengah menyiapkan insentif stimulus jilid II untuk memitigasi dampak lesunya ekonomi karena wabah virus korona atau Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai pemerintah memang perlu memberikan insentif agar pertumbuhan ekonomi dalam negri tetap positif.
"Saya pikir segala sesuatu mesti dilakukan untuk kemudian supaya ekonomi kita tidak terganggu," tutur Sufmi saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/3).
Salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak wabah korona adalah dengan memberikan setumpuk paket dan insentif yang bertujuan untuk mendukung konsumsi, investasi, dan sektor pariwisata. Pemerintah pun menyiapkan anggaran Rp 10,3 triliun untuk seluruh insentif tersebut.
Dasco melanjutkan, khusus insentif di sektor pariwisata, pemerintah perlu membatasi warga negara tertentu yang berasal dari negara terdampak Corona masuk ke Indonesia. Hal tersebut dibutuhkan agar sebaran wabah korona di Indonesia tidak semakin meluas.
"Harus ada pembatasan juga ya. Jangan kataknalah ekonomi harus baik tapi kita berspekkulasi untuk keselamatan warga negara kita," ujarnya.
Selain insentif yang sudah disebutkan, pemerintah jgua memberikan insetif berupa tambahan manfaat kartu sembako, insentif bebas pajak hotel dan restoran serta kompensasinya ke pemerintah daerah (pemda), hingga tambahan subsidi bunga dan uang muka (DP) rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. (Uta/OL-09)
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved