Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
memastikan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan capim dan cadewas KPK pada pekan depan
Faisal Piliang mengatakan Keputusan final mengenai pimpinan KPK periode 2024-2029 akan bergantung pada proses lanjutan di DPR dan pemerintahan baru.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
ANGGOTA Komisi XIII DPR Yasonna Laoly mengaku mendengar Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) terkait Capim dan Cadewas KPK ke DPR
Prabowo Subianto diminta menelusuri rekam jejak sepuluh nama capim KPK yang telah diserahkan Jokowi ke DPR
Dasco mengaku belum mengetahui lebih jauh soal pembahasan terkait capim dan cadewas KPK. Hal itu akan dirapatkan terlebih dahulu bersama pimpinan DPR.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengungkapkan alasan parlemen belum memproses hasil seleksi calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mendatangani daftar nama calon pimpinan (capim) dan calon dewas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pansel calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 telah memberikan masing-masing 10 nama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
10 nama capim KPK itu memiliki latar belakang beragam, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga advokat. Berikut profil lengkap 10 capim KPK:
Boyamin meminta Jokowi tidak mengirimkan 20 nama Calon Pimpinan dan Calon Dewas KPK ke DPR.
KOALISI Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyebut bahwa terdapat relasi antara para Pansel, Capim, dan calon Dewas KPK dengan sejumlah elite politik.
KOALISI Masyarakat Sipil Anti Korupsi menilai bahwa 10 nama Capim dan Calon Dewas KPK yang diloloskan oleh Panitia Seleksi (Pansel) KPK 2024 jauh dari mimpi pemberantasan korupsi
10 nama Capim KPK yang disetorkan pansel masih menerapkan logika keterwakilan dari unsur aparat penegak hukum.
Tidak masalah soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto yang menyerahkan 10 Capim dan Dewas KPK ke DPR.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai Presiden Jokowi tidak berhak mengirimkan hasil seleksi calon pimpinan (capim) KPK ke DPR RI. Kewenangan itu ada di tangan presiden terpilih.
Seharusnya Pansel menerapkan standar tinggi dalam menyeleksi Capim dan Calon Dewas KPK.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved