Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron ikut mengomentari isu pengulangan proses pencarian komisioner lembaga antirasuah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto bisa menjaga integritas KPK jika mengulang proses tersebut.
“Untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda,” kata Ghufron di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).
Ghfuron menjelaskan, pernyataan itu merupakan hasil judicial review (JR) dalam gugatan masa jabatan pimpinan KPK di Mahkamah Konsituti (MK) yang diajukannya, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, proses pencarian capim KPK harus di awal masa jabatan Presiden untuk memudahkan relasi. “Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut.”
Pimpinan KPK juga tidak akan terikat relasi Presiden sebelumnya jika dipilih oleh Kepala Negara baru. Karenanya, dia sepakat bahwa proses capim KPK ideal diulang Prabowo.
“Siapapun nanti yang kemudian diusung oleh Pak Prabowo dalam proses ini itu kemudian dalam periode berikutnya dia terlepas, sehingga dia tidak memiliki relasi yang berketergantungan dengan Presiden yang lama, untuk menjamin independensi,” ujar Ghufron.
Meski begitu, Ghufron menyebut pernyataannya tidak mengartikan Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melakukan kesalahan dalam proses pencarian capim KPK. Sebab, Kepala Negara sebelumnya juga mengikuti perintah undang-undang untuk memulai proses seleksi.
“Pak Jokowi itu memproses pansel sejak Juni, itu karena berdasarkan undang-undang. Maka, dia berproses,” ujar Ghufron.
Namun, proses yang dibuat oleh Jokowi sah diulang oleh Prabowo. Sebab, kata Ghufron, tongkat kepemimpinan saat ini sudah berpindah.
“Pak Prabowo, saat ini, sebagai Presiden, juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru,” kata Ghufron.
Sebelumnya, Prabowo Subianto diminta menelusuri rekam jejak sepuluh nama capim KPK yang telah diserahkan Jokowi ke DPR. Jika Prabowo kurang sreg dengan nama-nama itu, proses seleksi disarankan diulang.
“Maka kita mendorong pemerintah, karena ini ada aturannya buat pemerintah bisa menganulir, bisa membuat pansel ulang,” kata mantan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (31/10).
Samad mengatakan, pengulangan seleksi capim KPK boleh dilakukan Prabowo untuk memastikan pemberantasan rasuah pada eranya berjalan dengan baik. Kepala Negara dinilai harus memastikan isu pemberantasan korupsi berjalan dengan maksimal selama memimpin.
“Membentuk pansel ulang dan melakukan seleksi ulang untuk calon pimpinan KPK. Ini belum terlambat, kalau kita mau menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel,” ucap Samad. (J-2)
Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menanggapi pertanyaan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
pemerintah bakal melakukan tindakan tegas terhadap pelaku beras oplosan berdasarkan hasil temuan-temuan penyimpangan dalam beras.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
Presiden Prabowo Subianto mengaku heran terhadap masyarakat yang nyinyir atas hasil negosiasi kebijakan tarif impor AS-Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa masa depan Indonesia cerah. Hal itu disampaikannya dalam peluncuran logo dan tema HUT ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7)
CHAIRMAN sekaligus pemimpin redaksi majalah bisnis Forbes, Steve Forbes, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
Para penyelidik dan penyidik baru diingatkan untuk menjaga kolaborasi antarsumber daya di KPK.
Maka dibutuhkan ‘revolusi budaya integritas’. Sejatinya, integritas pendidikan kita lahir dari sebuah kesadaran dan kebijaksanaan kritis dalam mendidik, membangun, dan mengorganisasi.
Temuan sejumlah lembaga pendidikan berbuat curang untuk mendongkrak akreditasi sekolah harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata demi perbaikan kualitas.
AHLI hukum pidana Usakti Azmi Syahputra, menerangkan bahwa jurnalis perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB).
Integrasi: Satukan perbedaan, raih manfaat! Proses kolaborasi cerdas untuk hasil optimal dan pertumbuhan berkelanjutan.
Menurut Sunarto, aspek integritas merupakan kunci utama dalam membangun lembaga peradilan yang berkualitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved