Berita Terbaru BPJS Kesehatan Hari Ini

Iuran BPJS Kesehatan Naik Cukup Memberatkan

Mulai 1 Juli 2020, iuran BPJS Kesehatan naik cukup signifikan.

Punya 220 Juta Peserta, BPJS Kesehatan Tingkatkan Layanan Digital

Pada tahun ini, pengembangan digital akan menitikberatkan pada smart collaboration dan artificial intelligent (kecerdasan buatan).

Di Era Pandemi, Pemerintah Bantu Iuran Peserta Mandiri Kelas 3

Iqbal menghimbau, masyarakat diharapkan dapat memastikan memiliki perlindungan sosial termasuk jaminan kesehatan, memastikan status kepesertaan aktif.

Catat, Ini Tarif Baru Iuran BPJS Kesehatan yang Berlaku Besok

Iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu. Kemudian kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu.

Puan: Pelayanan Kesehatan Harus Dapat Menjangkau Seluruh Rakyat

Puan menyebutkan bahwa perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

Komisi IX DPR Kritisi Serapan Anggaran Kemenkes Rendah

Saat ini serapan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada APBN Tahun 2020 masih rendah dan berada pada posisi 47%.

Klaim Biaya Pasien Korona Selama 3 Bulan di Sidoarjo Rp40 Miliar

Klaim penanganan pasien covid-19 di Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp40 miliar. Klaim senilai itu hanya untuk tiga bulan yaitu Maret hingga Mei 2020

BPJS Kesehatan Konsultasikan Verifikasi Klaim Covid-19 ke BPKP

BPJS Kesehatan menjalankan proses verifikasi tersebut secara bertahap sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, yaitu tujuh hari kerja.

592 RS Ajukan Klaim Biaya Pelayanan Pasien Covid-19

Sebanyak 592 dari 1.598 rumah sakit (RS) rujukan covid-19 di Indonesia, hingga Jumat (12/6) telah mengajukan klaim korona untuk diverifikasi BPJS Kesehatan.

Peneliti UGM Ungkap Penyebab Defisit BPJS Kesehatan

KENAIKAN iuran BPJS Kesehatan belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan defisit di BPJS Kesehatan. Karena peliknya masalah di lembaga tersebut.

BPJS Kesehatan Bangun Sistem Pencegahan Kecurangan

Di tingkat Asia Pasifik, kecurangan di sektor pelayanan kesehatan mencapai 5%. Di Indonesia, atas audit yang dilaksanakan BPKP tahun lalu potensi kecurangan ditemukan 1%.

BPJS Kesehatan Dirundung Kecurangan

Modus kecurangan dapat dilakukan oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi layanan atau faskes, penyedia obat dan alat kesehatan, serta pemangku kepentingan lain.

Kecurangan Penggunaan BPJS Kesehatan Masih Banyak Terjadi

Misalnya penggunaan kartu BPJS Kesehatan oleh orang lain. Biasanya, peserta meminjamkan kartu tersebut kepada orang lain yang belum menjadi peserta.

Dorong Kepesertaan JKN-KIS, Penguatan Peran Pemda Dibutuhkan

"Mereka bisa aktif jika disubsidi pemerintah atau pemda. Dana bisa dicari, yang penting kemauan politik pemerintah dan pemda dalam memenuhi hak rakyat untuk hidup sehat produktif."

Data Pengelolaan JKN, Aset Bersama untuk Kemajuan Bangsa

Data kelolaan Program JKN-KIS merupakan aset yang dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal oleh negara untuk kemajuan kesehatan masyarakat Indonesia.

Lebih dari Setengah Peserta BPJS Segmen PBPU Nonaktif

Karena peserta JKN-KIS berasal dari berbagai daerah, Iene menilai perlu penguatan peran pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan kepesertaan JKN-KIS.

BPJS Kesehatan Teken Nota Kesepahaman dengan Lemhannas

BPJS-Kes melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Lemhannas untuk membantu BPJS Kesehatan menciptakan SDM yang handal, berintegritas, profesional, kredibel.

Pemerintah Dinilai Abaikan Putusan MA Soal Kenaikan Iuran BPJS

Meski sudah dibatalkan, politisi Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan agar Pemerintah tidak semudah itu membuat kembali aturan penggantinya.

Turunkan Rasio Gini, BPJS Kes Jadi Inisiator Studi Lintas Negara

Program JKN-KIS di Indonesia dapat menjadi acuan negara lain bahwa pentingnya keberpihakannya sebuah negara untuk memberikan jaminan pengaman sosial termasuk kesehatan.

Jadi Ketua Forum Internasional, RI Dorong BPJS Kes Bangun Sinergi

FPGH adalah forum yang diluncurkan oleh 7 Menteri Luar Negeri Indonesia, Thailand, Brasil, Prancis, Norwegia, Afrika Selatan, dan Senegal.

Profesor yang bukan Dosen

Empat Tahun Perang Ukraina: Risiko dari Perdamaian Transaksional yang Dipaksakan?

Mengawal Proses Seleksi Hakim Konstitusi dari Jalur Mahkamah Agung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia