Jumat 17 September 2021, 15:45 WIB

DPR Desak BPJS Kesehatan Mitigasi Dampak Pandemi Pada Kepesertaan JKN

M. Iqbal Al Machmudi | Humaniora
DPR Desak BPJS Kesehatan Mitigasi Dampak Pandemi Pada Kepesertaan JKN

ANTARA/ Dhemas Reviyanto
RAKER DPR RI: Pembahasan peta jalan pelayanan kesehatan berdasarkan Kebutuhan Dasar Kesehatan dan Kelas Rawat Inap pada JKN.

 

KOMISI IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk melakukan mitigasi dampak pandemi terhadap kepesertaan dan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui berbagai hal. Antara lain dengan melakukan relaksasi iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU) yang tidak mampu membayar iuran untuk tahun 2021 sebagai dampak pandemi covid-19.

"Dan melakukan upaya inovasi untuk meningkatkan keaktifan peserta segmen PBPU," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam keterangannya, Jumat (17). Lebih lanjut, terkait dengan kuota peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada tahun 2021 sebesar 96,8 juta jiwa, Charles menekankan agar Kemenkes dapat berkoordinasi aktif dengan Kemensos, BPJS Kesehatan dan Kemendagri untuk dapat memaksimalkan pemenuhan kuota tersebut.

"Dan segera melakukan penyesuaian perubahan data peserta PBI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan," ujar Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu.

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga meminta Kemenkes dan DJSN untuk dapat memastikan bentuk kebijakan terkait dengan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) agar nantinya tidak menimbulkan risiko perbedaan pemahaman diantara pemangku kepentingan.

"Memastikan sumber daya dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk implementasi KRIS dan KDK dan mempersiapkan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat terkait perubahan layanan program JKN," ujarnya.

Di sisi lain, masih kata Charles, Kemenkes RI dan BPJS Kesehatan juga diminta untuk mengacu pada peta jalan (roadmap) program Jaminan Sosial dari Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka melakukan peninjauan manfaat sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar serta revisi kebijakan tarif JKN baik kapitasi maupun INA-CBGs dan urun biaya. (H-1)

 

Baca Juga

DOK/Medvis MPR.

Komitmen Sumpah Pemuda Harus Digaungkan untuk Dorong Semangat Restorasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 15:14 WIB
Nilai-nilai Sumpah Pemuda harus terus digaungkan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan...
BNPB

Banjir Bandang Surut, Warga Cilacap Kembali Beraktivitas

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 15:05 WIB
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menginformasikan banjir bandang yang sempat menerjang wilayahnya...
vecteezy.com

Picu Gizi Lansia dengan Rasa Umami

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 15:00 WIB
Pada dasarnya hormon-hormon pengatur selera makan pada lansia cenderung sudah menurun, terlebih saat diopname di rumah...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menghadang Ganasnya Raksa

Indonesia masih menjadi sasaran empuk perdagangan ilegal merkuri, terutama dari Tiongkok dan Taiwan. Jangan sampai peristiwa Minamata pada 1956 di Jepang terjadi di sini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya